MEGAPOLITIK.COM - Penanganan bencana menjadi salah satu sektor yang mendapat penilaian rendah dalam evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin Indonesia selama dua tahun.
Dalam periode tersebut, sejumlah bencana melanda berbagai wilayah, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bahkan hingga akhir Oktober 2026, karhutla masih terjadi di sejumlah daerah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih mengukur pandangan masyarakat terhadap sejumlah sektor pemerintahan.
Penilaian tersebut mencakup ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan desa, birokrasi, layanan publik, hingga penanganan bencana.
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat sebanyak 58 persen responden memberikan nilai C dan D terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan bencana.
Lantas, bagaimana penilaian responden terhadap penanganan bencana di Pemerintahan Prabowo?
Penanganan Bencana Catat 58 Persen Nilai C dan D
Dalam survei IPO, penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo dibagi menjadi empat kategori, yakni nilai A, B, C, dan D.
Nilai D berada pada rentang 35–44, nilai C sebesar 45–64, nilai B sebesar 65–84, sedangkan nilai A berada pada rentang 85–100.
Pada sektor penanganan bencana, sebanyak 42 persen responden memberikan nilai C dan sekitar 16 persen memberikan nilai D.
Sementara itu, responden yang memberikan nilai B mencapai 27 persen dan nilai A sebesar 15 persen.
Dengan demikian, akumulasi penilaian C dan D terhadap sektor penanganan bencana mencapai 58 persen.
Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan sektor pemerintahan lainnya.
Sebagai perbandingan, sektor ketahanan pangan memperoleh 63 persen nilai B dan 15 persen nilai A.
Pada sektor politik dan keamanan, sebanyak 57 persen responden memberikan nilai B dan 22 persen memberikan nilai A.
Sementara itu, pembangunan dan infrastruktur mencatat 52 persen nilai B serta 9 persen nilai A.
Sektor pendidikan dan kualitas hidup memperoleh 51 persen nilai B dan 12 persen nilai A.
Dengan demikian, gabungan penilaian C dan D mencapai 58 persen, lebih besar dibandingkan gabungan nilai A dan B yang mencapai 42 persen.
Kepercayaan terhadap Prabowo
Dalam survei yang sama, IPO turut mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan mendesak.
Hasilnya, sebanyak 55 persen responden menyatakan percaya terhadap kemampuan Presiden. Sementara itu, 12 persen lainnya menyatakan sangat percaya.
Dengan demikian, total responden yang percaya terhadap kemampuan Prabowo mencapai 67 persen.
Adapun 22 persen responden menyatakan tidak percaya dan 8 persen lainnya sangat tidak percaya.
Sementara itu, 3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab (TT/TJ).
Data tersebut menunjukkan mayoritas responden masih memiliki kepercayaan terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan persoalan mendesak.
Namun, angka kepercayaan secara umum tersebut tidak serta-merta menggambarkan penilaian masyarakat terhadap setiap sektor pemerintahan, termasuk penanganan bencana.
Hal ini terlihat dari hasil penilaian sektoral yang mencatat 58 persen responden memberikan nilai C dan D terhadap penanganan bencana.
Metode Survei IPO
Survei Indonesia Political Opinion tersebut dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pengumpulan data menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel secara bertingkat. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Hasil evaluasi tersebut memberikan gambaran mengenai beragam penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan Prabowo.
Penanganan bencana menjadi salah satu sektor yang memperoleh proporsi penilaian C dan D cukup besar dibandingkan kategori nilai lainnya.
Sumber: Indonesia Political Opinion (IPO) – Hasil Survei Periode 12–20 Oktober 2026
(daf/daf)





