MEGAPOLITIK.COM - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi nama yang paling banyak disebut dalam penilaian menteri yang dianggap bekerja paling buruk berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO).
Dalam laporan survei tersebut, ia memperoleh 36,6 persen.
Di posisi berikutnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh 21,8 persen.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendapat 9,4 persen.
Temuan itu tercantum dalam laporan Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih, yang memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam salah satu pertanyaan survei, responden diminta menyebut nama menteri yang menurut mereka bekerja paling buruk.
Hasilnya menunjukkan Raja Juli Antoni berada di posisi teratas dalam daftar penilaian tersebut.
Daftar Menteri yang Dinilai Bekerja Paling Buruk Versi IPO
Berdasarkan data pada halaman 40 laporan survei IPO, berikut daftar menteri beserta persentase yang tercantum:
- Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan: 36,6 persen.
- Natalius Pigai, Menteri HAM: 21,8 persen.
- Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum: 9,4 persen.
- Ferry Joko Juliantono, Menteri Koperasi: 8,3 persen.
- Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN: 6,5 persen.
- Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan: 5,7 persen.
- Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: 5,3 persen.
- Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: 4,2 persen.
- Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan: 3,9 persen.
Berdasarkan daftar tersebut, persentase Raja Juli Antoni terpaut 14,8 poin persentase dari Natalius Pigai.
Keduanya menjadi dua nama dengan angka tertinggi dalam daftar yang ditampilkan IPO.
Angka-angka ini merupakan hasil penilaian responden terhadap pertanyaan dalam survei.
Data tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan responden memberikan penilaian negatif kepada masing-masing menteri.
IPO Catat 32,5 Persen Responden Tidak Tahu atau Tidak Menjawab
Laporan IPO mencantumkan basis respons sebesar 67,5 persen untuk pertanyaan mengenai menteri yang dinilai bekerja paling buruk.
Sementara itu, 32,5 persen responden tercatat tidak tahu atau tidak menjawab.
Informasi ini penting untuk memberikan konteks terhadap hasil survei.
Tidak semua responden menyampaikan penilaian atas pertanyaan tersebut.
Karena itu, hasilnya perlu dibaca sebagai gambaran persepsi responden yang tercatat dalam survei, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh masyarakat Indonesia menilai para menteri dengan cara yang sama.
Laporan tersebut juga tidak merinci alasan di balik penilaian setiap nama.
Dengan demikian, persentase yang tercantum tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan faktor penyebab penilaian negatif atau mengukur kinerja kementerian secara menyeluruh.
Metode Survei IPO Oktober 2026
Laporan Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih mencatat survei dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden.
IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.
Survei tersebut membahas sejumlah aspek pemerintahan, mulai dari kondisi sosial-ekonomi dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah hingga persepsi masyarakat terhadap pejabat publik dan kebijakan nasional. (tan/pra)





