MEGAPOLITIK.COM - Harga bahan pokok menjadi masalah paling mendesak yang perlu segera ditangani pemerintah menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO).
Sebanyak 28 persen responden menempatkan pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai prioritas utama dalam survei nasional yang dilakukan pada 12–20 Oktober 2026.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih yang dirilis IPO pada 24 Oktober 2026.
Survei ini memotret pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk kondisi sosial-ekonomi dan kebijakan publik.
Dalam daftar persoalan yang dinilai mendesak, pengendalian harga bahan pokok menempati urutan pertama.
Pemberantasan korupsi berada di posisi berikutnya dengan 19,5 persen responden, disusul pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sebesar 14,7 persen.
Sementara itu, pengurangan kemiskinan dipilih oleh 10 persen responden.
Hasil tersebut menempatkan harga kebutuhan pokok sebagai perhatian utama responden ketika diminta menentukan persoalan yang perlu segera diselesaikan pemerintah.
Survei IPO: 58 Persen Responden Mengaku Keuangan Terbatas
Temuan mengenai prioritas pengendalian harga bahan pokok juga muncul bersamaan dengan gambaran kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam laporan yang sama, IPO mencatat 58 persen responden menyatakan kondisi keuangan mereka belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pokok.
Angka itu terdiri atas 36 persen responden yang merasa keuangannya cukup mencukupi, tetapi masih memiliki kekurangan, 15 persen yang menyatakan tidak mencukupi, dan 7 persen yang menyebut sangat tidak mencukupi.
Di sisi lain, 42 persen responden menilai keuangan mereka mencukupi atau sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Rinciannya, 40 persen menyatakan mencukupi dan 2 persen menyebut sangat mencukupi.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi persoalan bagi sebagian responden.
Lebih dari separuh peserta survei mengaku mengalami keterbatasan keuangan, meskipun tingkat keterbatasannya berbeda-beda.
IPO dalam laporannya menyoroti pentingnya pengendalian harga bahan pokok, stabilitas pasokan, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta ketepatan sasaran bantuan sosial bagi kelompok rentan.
Namun, data survei ini tidak merinci komoditas apa yang paling membebani pengeluaran responden maupun faktor yang menyebabkan keterbatasan keuangan tersebut.
Harga Bahan Pokok Mengungguli Isu Korupsi dan Lapangan Kerja
Selain persoalan harga kebutuhan pokok, survei IPO menunjukkan pemberantasan korupsi dan kesempatan kerja juga masuk dalam daftar prioritas publik.
Sebanyak 19,5 persen responden memilih pemberantasan korupsi sebagai masalah yang mendesak ditangani pemerintah.
Adapun 14,7 persen responden menilai pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran perlu menjadi perhatian utama.
Pengurangan kemiskinan menyusul dengan 10 persen.
Perolehan 28 persen pada isu pengendalian harga bahan pokok menunjukkan bahwa persoalan tersebut berada di urutan teratas dalam daftar prioritas yang disajikan IPO.
Meski demikian, angka itu menggambarkan pilihan responden mengenai masalah yang paling mendesak, bukan persentase masyarakat yang menyatakan harga seluruh bahan pokok mengalami kenaikan.
Karena itu, temuan ini lebih tepat dibaca sebagai gambaran perhatian publik terhadap kebutuhan pokok dan kemampuan memenuhi pengeluaran sehari-hari, bukan sebagai pengukuran langsung perubahan harga pangan di pasar.
Metode Survei IPO Oktober 2026
Survei Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden.
IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.
Laporan tersebut memuat sejumlah aspek evaluasi publik, mulai dari kondisi sosial-ekonomi, kepuasan terhadap kinerja pemerintah, kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden, hingga penilaian terhadap kebijakan serta dinamika politik nasional.
Temuan mengenai harga bahan pokok menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membaca persoalan yang dianggap mendesak oleh responden.
Untuk mengetahui situasi di daerah secara lebih terperinci, hasil survei nasional ini tetap perlu dibaca bersama data harga pangan dan kondisi pasar setempat. (tan/pra)





