MEGAPOLITIK.COM - Pengendalian harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan pembukaan lapangan kerja menjadi tiga persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO).
Ketiga masalah tersebut memperoleh persentase tertinggi dibandingkan persoalan lain yang ditanyakan kepada responden, masing-masing sebesar 28 persen, 19,5 persen, dan 14,7 persen.
Selain mengidentifikasi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, survei ini mencatat penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, termasuk kepercayaan terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih, berdasarkan survei yang berlangsung pada 12–20 Oktober 2026.
Harga Pangan Menjadi Masalah Paling Mendesak
Pengendalian harga bahan pokok menempati urutan pertama dalam daftar persoalan yang perlu segera diselesaikan pemerintah, dengan perolehan 28 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dua masalah berikutnya, yakni pemberantasan korupsi dan pengurangan pengangguran.
Setelah tiga persoalan utama tersebut, pengurangan kemiskinan berada di urutan berikutnya dengan persentase 10 persen.
Penanganan keamanan, ketertiban, dan premanisme memperoleh 2,9 persen.
Sementara itu, penyejahteraan petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya, serta penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas masing-masing mencatat 2,5 persen.
Persoalan kesejahteraan buruh dan kenaikan upah minimum serta bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masing-masing memperoleh 1 persen.
Penanganan bencana alam dan pengurangan tenaga kerja asing masing-masing mencatat 0,8 persen.
Adapun perbaikan moral dan etika generasi bangsa, layanan kesehatan, pengurangan utang luar negeri, serta kebebasan berpendapat masing-masing memperoleh 0,5 persen.
Toleransi antarumat beragama mencatat 0,3 persen, sedangkan kategori lainnya serta tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 11,5 persen.
Pemberantasan Korupsi Menjadi Sorotan Responden
Pemberantasan korupsi menempati posisi kedua dalam daftar masalah mendesak dengan perolehan 19,5 persen.
Persoalan ini juga tercermin dalam penilaian responden terhadap kinerja pemerintah pada sektor hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam penilaian sektoral IPO, sebanyak 40 persen responden memberikan nilai C untuk sektor hukum dan pemberantasan korupsi.
Sebanyak 38 persen memberikan nilai B, sedangkan 17 persen memberikan nilai A.
Di sisi lain, upaya aktif memberantas korupsi menjadi faktor yang paling banyak disebut dalam persepsi positif terhadap kinerja Presiden Prabowo, dengan persentase 19 persen.
Faktor berikutnya adalah pemberian bantuan sosial sebesar 14,5 persen dan program kerja nyata sebesar 10,7 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi muncul dalam dua aspek survei, yaitu sebagai persoalan yang perlu segera diselesaikan dan sebagai salah satu faktor yang mendukung persepsi positif terhadap kinerja presiden.
Namun, penilaian responden terhadap sektor hukum dan pemberantasan korupsi masih beragam.
Pengangguran dan Lapangan Kerja Jadi Prioritas Ketiga
Pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran menempati urutan ketiga dengan perolehan 14,7 persen.
Angka tersebut menempatkan persoalan ketenagakerjaan di atas pengurangan kemiskinan yang memperoleh 10 persen.
Selain penciptaan lapangan kerja, responden juga menempatkan kesejahteraan buruh dan kenaikan upah minimum sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
Meski persentasenya lebih kecil, yakni 1 persen, isu tersebut turut tercatat dalam daftar prioritas masyarakat.
Bantuan modal bagi UMKM juga memperoleh 1 persen. Sementara itu, pengurangan tenaga kerja asing mencatat 0,8 persen.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa perhatian responden terhadap persoalan ekonomi tidak hanya mencakup harga kebutuhan pokok, tetapi juga kesempatan kerja dan kesejahteraan pekerja.
Mayoritas Responden Percaya Prabowo Mampu Menyelesaikan Masalah
Dalam survei yang sama, sebanyak 55 persen responden menyatakan percaya Presiden Prabowo mampu menyelesaikan masalah-masalah mendesak.
Sebanyak 12 persen lainnya menyatakan sangat percaya. Jika digabungkan, tingkat kepercayaan tersebut mencapai 67 persen.
Sebaliknya, 22 persen responden menyatakan tidak percaya dan 8 persen sangat tidak percaya.
Dengan demikian, total responden yang tidak percaya mencapai 30 persen. Adapun 3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat sebesar 66 persen, terdiri atas 61 persen responden yang menyatakan puas dan 5 persen sangat puas.
Di sisi lain, 28 persen menyatakan tidak puas dan 6 persen sangat tidak puas.
Hasil survei IPO menempatkan harga pangan, pemberantasan korupsi, dan pengangguran sebagai tiga masalah utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Sementara itu, data kepuasan dan kepercayaan publik menjadi konteks untuk melihat bagaimana responden menilai kemampuan pemerintahan Prabowo dalam menghadapi persoalan tersebut. (daf/daf)





