MEGAPOLITIK.COM - Sebanyak 59 persen responden menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini buruk.
Rinciannya, 48 persen menilai buruk dan 11 persen lainnya menilai sangat buruk.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih.
Dalam survei itu, responden diminta menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara umum.
Di sisi lain, 36 persen responden menilai kondisinya baik.
Tidak ada responden yang memberikan penilaian sangat baik, sedangkan 5 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Hasil tersebut menunjukkan penilaian negatif lebih dominan daripada penilaian positif dalam survei IPO.
Meski demikian, angka ini menggambarkan persepsi responden dan tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab penilaian tersebut.
- Survei IPO: Daftar Menteri Paling Dikenal di Kabinet Prabowo, Bahlil Teratas!
- Survei IPO: Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono Mencatat Tingkat Kepuasan Kinerja Tertinggi 26,5%, Berikut Profil Lengkapnya
- Survei IPO: Amran Sulaiman Teratas, Ini Daftar Menteri yang Dinilai Bekerja Paling Baik di Kabinet Prabowo, Siapa Menyusul?
Survei IPO: Penilaian Buruk Mencapai 48 Persen
Berdasarkan rincian laporan, kategori buruk menjadi jawaban terbanyak dengan 48 persen.
Sementara itu, 11 persen responden memilih kategori sangat buruk.
Jika digabungkan, kedua kategori tersebut mencapai 59 persen.
Adapun penilaian baik tercatat 36 persen, sementara kategori sangat baik memperoleh 0 persen.
Sebanyak 5 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Dengan demikian, selisih antara gabungan penilaian negatif dan penilaian positif mencapai 23 poin persentase.
Survei tersebut tidak merinci faktor yang membuat responden memberikan penilaian negatif.
Karena itu, hasilnya tidak cukup untuk menyimpulkan penyebab ketidakpuasan ataupun mengukur kinerja setiap lembaga penegak hukum secara terpisah.
Pemberantasan Korupsi Masuk Tiga Masalah Prioritas Publik
Pemberantasan korupsi juga muncul dalam bagian lain laporan IPO, yakni ketika responden ditanya mengenai masalah paling mendesak yang perlu diselesaikan pemerintah.
Dalam pertanyaan tersebut, pemberantasan korupsi memperoleh persentase 19,5 persen dan menempati urutan kedua.
Posisi pertama ditempati pengendalian harga bahan pokok dengan 28 persen.
Berikutnya, pembukaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran memperoleh 14,7 persen.
Sementara itu, pengurangan tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10 persen.
Temuan ini menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu persoalan yang menjadi perhatian responden.
Namun, kedua indikator dalam laporan tersebut mengukur hal berbeda: satu menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sedangkan yang lain mengukur masalah yang dianggap paling mendesak.
IPO Soroti Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum
Dalam laporan surveinya, IPO menyebut dominannya penilaian negatif sebagai sinyal adanya persoalan kepercayaan publik yang perlu mendapat perhatian.
Laporan tersebut juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan hukum, transparansi proses peradilan, independensi lembaga penegak hukum, serta efektivitas pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Meski demikian, survei ini tidak menjelaskan secara terperinci faktor yang melatarbelakangi jawaban responden.
Oleh sebab itu, temuan 59 persen lebih tepat dibaca sebagai gambaran persepsi publik yang dihimpun dalam penelitian tersebut, bukan sebagai pengukuran langsung atas keberhasilan atau kegagalan seluruh proses penegakan hukum di Indonesia.
Metode Survei IPO Oktober 2026
Survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026.
Dalam laporannya, IPO menyebut menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.
Hasil penelitian ini menggambarkan jawaban responden dalam periode survei.
Angka-angka tersebut perlu dipahami sesuai pertanyaan yang diajukan dan tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan kondisi seluruh aspek penegakan hukum maupun kinerja lembaga tertentu. (tan/pra)





