MEGAPOLITIK.COM - Wacana yang dilontarkan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait rencana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka, kini menjadi perhatian luas, termasuk media asing. 

Usulan tersebut dinilai sensitif karena menyangkut salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis di dunia.

Dalam pernyataannya di sebuah forum ekonomi di Jakarta, Purbaya menyebut Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan global. 

Ia mempertanyakan mengapa kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka selama ini tidak dikenakan biaya, padahal jalur tersebut menjadi urat nadi perdagangan dan distribusi energi dunia.

Terinspirasi Jalur Selat Hormuz

Purbaya mengungkapkan bahwa ide tersebut terinspirasi dari kebijakan di Selat Hormuz yang kerap dijadikan instrumen ekonomi dan geopolitik.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi serupa karena berada di jalur perdagangan dan energi dunia. 

Namun, Purbaya juga mengakui bahwa penerapan kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak dan perlu kerja sama dengan lain seperti Malaysia dan Singapura.

Di sisi lain, beberapa pihak di dalam negeri menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan konflik, terutama terkait hukum internasional dan prinsip kebebasan pelayaran.

Berbagai platform internasional menunjukkan bahwa ide ini juga telah memicu perhatian, terutama karena dampaknya terhadap stabilitas perdagangan global.

Selat Malaka sebagai Jalur Perdagangan Dunia

Melihat banyaknya respon dari berbagai pihak dalam negeri dan luar negeri perihal usulan dari Menteri Keuangan Indonesia itu, satu pertanyaan muncul.

Seberapa Penting Selat Malaka untuk perdagangan dunia? 

Selat Malaka bukan sekadar jalur laut biasa.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur paling vital dalam perdagangan dunia karena posisinya yang sangat strategis sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadi rute utama yang menghubungkan kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur.

Letak geografis ini membuat Selat Malaka menjadi jalur pelayaran terpendek dan tercepat, sehingga banyak kapal dagang memilih melintasinya untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan.

Sejak zaman kuno hingga saat ini, Selat Malaka ini telah menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dan menjadi titik pertemuan aktivitas ekonomi dari berbagai kawasan global.

Dalam konteks modern, peran Selat Malaka semakin krusial.

Berdasarkan data 2025, sekitar 21,6 persen perdagangan maritim global melewati jalur ini, menjadikannya salah satu koridor perdagangan terbesar di dunia.

Tidak hanya itu, Selat Malaka juga menjadi jalur utama distribusi energi global, dengan sekitar 23 juta barel minyak per hari atau sekitar 22 persen pasokan minyak dunia diangkut melalui wilayah ini.

Besarnya volume perdagangan dan energi yang melintas menjadikan Selat Malaka sebagai “urat nadi” ekonomi global, di mana gangguan sekecil apa pun dapat berdampak langsung pada rantai pasok internasional, harga energi, hingga stabilitas ekonomi dunia secara keseluruhan. 

Antara Peluang Ekonomi dan Risiko Global

Jika diterapkan, usulan pajak kapal ini berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi Indonesia. 

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga membawa risiko besar, mulai dari ketegangan diplomatik hingga potensi gangguan terhadap arus perdagangan internasional.

Inilah yang membuat wacana Purbaya tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga perhatian global yang menyoroti posisi krusial Selat Malaka dalam peta ekonomi dunia. (daf)