MEGAPOLITIK.COM -  Disrupsi digital yang terjadi belakangan ini semakin sulit dikendalikan.

Arus informasi di media sosial kian tak terbendung, dan tanpa penyaringan yang bijak dari pengguna, konflik di ruang maya dapat mengancam keberagaman akibat unggahan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Hal ini disampaikan oleh Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) menanggapi ramainya unggahan di media sosial yang menampilkan dua anggota DPRD berinisial AG dan AF bersama AA, setelah ketiganya melapor ke Polda Kaltim terkait dugaan doxing yang dilakukan oleh seseorang berinisial B.

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam solidaritas ini menyerukan agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam berucap di ruang digital dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Pejabat publik yang sedang berperkara sebaiknya berbicara sesuai prosedur hukum, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK saat konferensi pers di Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025).

SWK Minta Pejabat Publik Hormati Proses Hukum

Menurut SWK, pernyataan dua anggota dewan tersebut justru melebar ke isu di luar substansi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Mereka juga menyoroti adanya pihak lain yang ikut berkomentar sehingga memperkeruh suasana.

“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan terburu-buru menghakimi atau membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tambah Faisal, anggota SWK lainnya.

SWK juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral bagi jurnalis maupun pengguna media sosial untuk selalu mematuhi Kode Etik Jurnalistik, menjaga keseimbangan pemberitaan, dan memverifikasi informasi sebelum disebarkan.

Jaga Kondusivitas dan Etika Publik

SWK menilai, konflik di media sosial yang melibatkan pejabat publik dapat mengancam stabilitas sosial, terlebih jika unggahan tersebut bernuansa SARA dan disebarkan oleh akun dengan banyak pengikut.

“Hal-hal yang dapat memancing reaksi besar di masyarakat seharusnya bisa diantisipasi dengan kedewasaan,” ujar Anjas, anggota SWK.

Selain itu, SWK juga menyerukan agar wakil rakyat lebih fokus pada efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat, ketimbang saling berdebat di ruang digital.

“Daripada ribut di media sosial, lebih baik gunakan platform itu untuk membantu masyarakat,” tegas Oktavianus.

Jurnalisme dan Etika sebagai Pilar Demokrasi

Menutup konferensi pers, SWK kembali menekankan pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral bagi pejabat publik dan insan pers dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

“Jangan sampai kita lalai atas tanggung jawab sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkas Oktavianus. (tam)