MEGAPOLITIK.COM - Penyelesaian pembayaran kompensasi lahan warga yang terdampak pembangunan jalan tembusan Sambutan (Pelita III)–Merdeka di Kota Samarinda masih menjadi perhatian DPRD.
Komisi I DPRD Samarinda berencana kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan sisa pembayaran serta kejelasan administrasi hibah tanah dapat segera dituntaskan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan pembahasan tambahan untuk memperoleh kepastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Ia memperkirakan satu hingga dua kali pertemuan lanjutan diperlukan agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan sekaligus memastikan hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan terpenuhi.
Dalam RDP kedua yang berlangsung pada Kamis (22/10/2026), DPRD belum memperoleh kepastian akhir mengenai pelunasan kompensasi.
Pembahasan pada pertemuan tersebut masih berfokus pada penjelasan teknis mengenai perencanaan pembangunan jalan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
"Dari hasil rapat pertama kita sudah mengundang warga pemohon dan rapat berikutnya mengundang OPD-OPD teknis. Kita ingin mengetahui secara jelas hasil akhirnya," jelas Ronal.
Ronal mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima DPRD, nilai keseluruhan kompensasi lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp500 juta.
Namun, pembayaran yang telah diterima warga dari kontraktor pelaksana proyek baru berkisar Rp200 juta sebagai uang muka. Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yang perlu diselesaikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hak warga atas tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum.
Meski pihak penyedia jasa disebut mengalami kendala keuangan akibat keterlambatan pembayaran termin proyek, penyelesaian kewajiban kepada masyarakat tetap perlu mendapatkan kepastian.
Menurut Ronal, pihak pelaksana telah menyatakan kesediaannya untuk melunasi kekurangan pembayaran secara bertahap dalam waktu dekat.
DPRD akan terus memantau komitmen tersebut agar tidak berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penyelesaian kewajiban kepada warga.
"Pihak pelaksana sudah berkomitmen menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran secara bertahap," tegasnya.
Pembangunan jalan tembusan Sambutan–Merdeka yang diresmikan Pemerintah Kota Samarinda pada 2024 lalu sebelumnya juga menuai sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Persoalan pembayaran lahan dan kelengkapan administrasi pertanahan dinilai perlu diselesaikan agar tidak terus membebani masyarakat yang terdampak proyek.
Pada RDP pertama yang digelar 16 Oktober 2026, ketidakhadiran Dinas PUPR Samarinda menimbulkan kekecewaan bagi sekitar 10 warga yang menyampaikan pengaduan.
Padahal, kehadiran instansi teknis dibutuhkan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek serta langkah penyelesaian persoalan lahan.
Samri mengkritik pelaksanaan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan penyelesaian persoalan sosial dan administrasi pertanahan.
Ia mengingatkan bahwa proyek infrastruktur seharusnya disertai penyelesaian hak masyarakat dan kejelasan status tanah sebelum maupun selama proses pembangunan berlangsung.
Dampak persoalan tersebut juga dirasakan warga yang masih tercatat sebagai pemegang sertifikat tanah.
Meski lahannya telah berubah fungsi menjadi jalan umum, mereka disebut masih dibebani kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kondisi ini menambah persoalan yang perlu segera dicarikan penyelesaian oleh pemerintah daerah.
"Kenapa pelaksanaan pembangunan tidak menyelesaikan dulu administrasi atau masalah sosialnya? Asal kerjakan dulu, nanti kalau ada masalah baru diselesaikan di belakang," cecar Samri.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan berikutnya, khususnya kegiatan yang menggunakan atau berdampak pada tanah milik masyarakat.
Kejelasan administrasi dan penyelesaian persoalan sosial dinilai penting agar pembangunan tidak menimbulkan beban berkepanjangan bagi warga.
Komisi I DPRD Samarinda pun berkomitmen melanjutkan pengawasan melalui RDP berikutnya. DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan pihak pelaksana proyek segera menuntaskan kekurangan kompensasi serta memperjelas administrasi hibah tanah.
Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi warga sekaligus mencegah persoalan serupa terulang dalam pembangunan infrastruktur di masa mendatang. (adv)





