MEGAPOLITIK.COM - Satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan langkah kerja yang fokus pada pengawasan dan pembenahan internal. 

Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, ia aktif memantau kinerja lembaga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. 

Baru-baru ini, Purbaya melakukan inspeksi mendadak ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Sebelumnya, Purbaya telah melakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi strategis, termasuk kantor pusat BNI, Bank Mandiri, layanan publik Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Sejumlah sidak mendadak dilakukan ke berbagai kantor dan badan usaha milik negara untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan fiskal di lapangan.

1. Kantor Pusat BNI, Jakarta (29 September 2025)

Pada 29 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak mendadak ke Kantor Pusat BNI di Gedung Graha BNI, Jakarta.

Sebelum tiba di lokasi, ia menggunakan akun media sosialnya untuk menyampaikan bahwa kunjungan itu bertujuan “untuk melihat bagaimana kerja mereka.”

Sesampainya di gedung, Purbaya langsung menuju lantai 30, tempat para direksi sedang menggelar rapat internal, dan ikut masuk dalam pertemuan tersebut.

Di dalam rapat, ia meminta penjelasan terkait proyeksi penyaluran kredit dan menegaskan bahwa dana yang diperuntukkan bank pelat merah seperti BNI harus digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan misalnya untuk pembelian valuta asing yang menekan nilai tukar rupiah.

2. Bank Mandiri, Jakarta (6 Oktober 2025)

Pada 6 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak mendadak ke kantor pusat Bank Mandiri di kawasan Mandiri Club, Jakarta, tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Dalam kunjungan itu, ia mengecek realisasi penyaluran dana pemerintah senilai Rp 55 triliun yang ditempatkan di Bank Mandiri sebagai bagian dari program stimulus likuiditas ke bank-bank BUMN.

Purbaya menyebut bahwa sekitar 70 % dari dana tersebut telah tersalur dan Bank Mandiri tengah mengajukan tambahan dana untuk memperluas penyaluran ke sektor properti dan otomotif.

Ia juga berdiskusi langsung dengan jajaran direksi, menyampaikan bahwa sidak ini menjadi mekanisme pengawasan agar dana pemerintah tidak dialihkan untuk kepentingan yang menyimpang, seperti pembelian valuta asing.

3. Layanan Direktorat Jenderal Pajak (Kring Pajak)

Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak tak terduga ke layanan publik Direktorat Jenderal Pajak melalui Kring Pajak 1500200 dengan cara menelepon petugas sebagai “warga biasa” untuk menguji respons sistem pelayanan pajak.

Ia menanyakan tentang sistem Coretax dan bagaimana prosedur pendaftaran serta pelaporan pajak dalam sistem baru itu.

Ia mengungkapkan bahwa laporan yang ia terima dari pejabat DJP kadang “terlalu rapi” sehingga ia merasa “dibongkar,” atau dikibuli. 

Aksi telpon mendadak ini menjadi bentuk inspeksi diam-diam terhadap petugas layanan pajak agar tidak hanya memberikan jawaban “sesuai harapan pejabat”, tetapi jawaban yang jujur dan akurat.

4. Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta (6 Oktober 2025)

Pada 6 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak mendadak ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. 

Ia memeriksa langsung area pelayanan operasional dan mengevaluasi proses registrasi IMEI bagi penumpang dari luar negeri serta alur pemeriksaan barang impor.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya mendapat laporan dan menemukan puluhan ponsel ilegal yang belum mendaftarkan nomor IMEI – baik iPhone maupun ponsel Android. 

Ia menekankan bahwa Bea Cukai harus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran arus barang dan menjaga daya saing ekonomi nasional.

Purbaya berharap bahwa layanan publik di bandara bisa lebih efisien dan transparan agar tidak ada celah bagi praktik penyimpangan. 

5. Bea Cukai, Pelabuhan Tanjuk Priok, Jakarta Utara (13 Oktober 2025)

Pada 13 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak mendadak di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kunjungan tersebut, ia meminta petugas bea cukai membuka sebuah kontainer impor berisi 560 paket pakan ternak asal China dengan nilai senilai Rp 1,24 miliar dan berat sekitar 14 ton. 

Ia menegaskan bahwa ia ingin mengecek apakah barang yang melalui jalur hijau benar-benar sesuai dokumen, atau ada unsur penyimpangan di balik penggunaan jalur hijau tersebut. 

Purbaya menyebut bahwa secara kasat mata jumlah, berat, dan isi kontainer tampak sesuai dokumen, namun pihaknya tetap akan melakukan pengujian laboratorium dan karantina bila diperlukan. 

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan memperkuat pengawasan acak terhadap kontainer impor untuk memastikan bahwa jalur hijau tidak dijadikan celah penyelundupan barang yang seharusnya diperiksa lebih ketat. (daf)