MEGAPOLITIK.COM - Penyadapan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana maupun mengumpulkan informasi terkait ancaman terhadap keamanan negara.
Namun, tindakan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut hak privasi dan kerahasiaan komunikasi seseorang.
Di Indonesia, kewenangan penyadapan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Beberapa lembaga negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), memiliki dasar hukum khusus untuk melakukan penyadapan sesuai tugas masing-masing.
Sementara itu, kewenangan aparat kepolisian dan kejaksaan perlu dilihat berdasarkan jenis perkara serta ketentuan hukum yang mengaturnya.
Terlebih, Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak Januari 2026.
Lantas, siapa saja yang berwenang melakukan penyadapan di Indonesia? Apa dasar hukum dan batasan yang harus dipatuhi setiap lembaga?
- Apa Itu LIMS? Sistem Penyadapan yang Jadi Sorotan dalam Kasus Listyo Sigit dan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
- Profil Eko Hadi Santoso, Rekam Jejak Karier Jenderal Polisi yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden Bersama Listyo Sigit
- Profil Komjen Asep Safrudin, Jenderal Bintang Tiga yang Kini Pimpin Bareskrim dan Jadi Sorotan Kasus Penyadapan Presiden
Penyadapan di Indonesia Diatur dalam Sejumlah Undang-Undang
Penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau lembaga tanpa dasar hukum.
Pasalnya, aktivitas tersebut berkaitan dengan informasi pribadi dan komunikasi yang dilindungi undang-undang.
Salah satu aturan yang mengatur larangan penyadapan adalah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.
Larangan juga tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Meski demikian, terdapat pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, penyadapan dapat dilakukan secara sah apabila terdapat dasar kewenangan, tujuan yang dibenarkan, serta prosedur yang sesuai dengan aturan hukum.
1. Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga yang secara tegas memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang.
Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
BIN dapat melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang berkaitan dengan ancaman terhadap kepentingan serta keamanan nasional.
Ancaman yang dimaksud mencakup berbagai bidang, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan.
Kewenangan tersebut juga mencakup kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, serta kedaulatan nasional.
Namun, pelaksanaan penyadapan oleh BIN tetap memiliki ketentuan khusus.
Berdasarkan Pasal 32 UU Intelijen Negara, penyadapan untuk penyelenggaraan fungsi intelijen dilakukan atas perintah Kepala BIN dengan jangka waktu paling lama enam bulan.
Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Sementara itu, penyadapan terhadap sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.
Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK juga memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.
Namun, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pengawasan penyadapan KPK.
UU Nomor 19 Tahun 2019 semula mengatur izin tertulis Dewan Pengawas sebelum penyadapan dilakukan.
Akan tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, ketentuan yang mewajibkan izin Dewan Pengawas tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, KPK tidak lagi memerlukan izin Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan.
Meski begitu, Pasal 12C tetap mengatur kewajiban pertanggungjawaban kepada pimpinan KPK dan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja setelah penyadapan selesai.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan KPK tetap disertai mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN)
Selain BIN dan KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan melakukan penyadapan dalam penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk melakukan penyadapan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.
Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 dan Pasal 78.
Berdasarkan Pasal 77, penyadapan dilakukan paling lama tiga bulan sejak surat penyadapan diterima penyidik.
Tindakan tersebut harus memperoleh izin tertulis dari ketua pengadilan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.
Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan mendesak.
Pasal 78 mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri.
Meski demikian, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 1 x 24 jam setelah penyadapan dilakukan.
Dengan demikian, kewenangan BNN tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana.
Penyadapan harus berkaitan dengan penanganan perkara narkotika dan mengikuti persyaratan yang ditentukan undang-undang.
4. Kepolisian dan Kejaksaan, Apakah Bisa Melakukan Penyadapan?
Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki peran dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan penyadapan.
Namun, kewenangannya tidak bisa disamaratakan untuk semua perkara.
Dalam perkara tindak pidana terorisme, misalnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme.
Penyadapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri.
Jangka waktunya paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Sementara itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewenangan penyidik mencakup wewenang melakukan penyadapan atau wiretapping.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar kewenangan penyidik dalam perkara korupsi, termasuk penyidik di luar KPK sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, hal tersebut tidak berarti setiap anggota Polri atau jaksa dapat menyadap komunikasi masyarakat tanpa batas. Kewenangan harus melekat pada tugas penyidikan dan perkara yang memiliki dasar hukum khusus.
KUHAP Baru Mengatur Penyadapan untuk Kepentingan Penyidikan
Perlu diketahui, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 136, KUHAP baru menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, ketentuan mengenai penyadapan diatur lebih lanjut melalui undang-undang mengenai penyadapan.
Aturan tersebut menjadi landasan umum bagi penyadapan dalam proses penyidikan.
Namun, Pasal 136 tidak dapat dimaknai sebagai izin bagi seluruh penyidik untuk melakukan penyadapan secara bebas tanpa memperhatikan dasar hukum dan ketentuan khusus.
Sejumlah undang-undang sektoral, seperti UU Intelijen Negara, UU KPK, UU Narkotika, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah memiliki pengaturan tersendiri mengenai kewenangan serta prosedur penyadapan.
Karena itu, pelaksanaan penyadapan tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing lembaga dan jenis perkara.
Apa Saja Batasan Penyadapan yang Diperbolehkan Hukum?
Meskipun sejumlah lembaga memiliki kewenangan melakukan penyadapan, tindakan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum.
Beberapa batasan yang perlu diperhatikan meliputi:
- Memiliki dasar hukum: penyadapan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
- Memiliki tujuan yang jelas: tindakan harus berkaitan dengan kepentingan intelijen atau penegakan hukum sesuai tugas lembaga.
- Memenuhi persyaratan: penyadapan harus mengikuti ketentuan mengenai bukti permulaan, perintah pejabat berwenang, atau penetapan pengadilan apabila dipersyaratkan.
- Mematuhi jangka waktu: sejumlah undang-undang menetapkan batas waktu penyadapan dan ketentuan perpanjangannya.
- Menjaga kerahasiaan hasil penyadapan: informasi yang diperoleh tidak boleh digunakan atau disebarluaskan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
Dapat dipertanggungjawabkan: pelaksanaan penyadapan harus mengikuti mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai aturan masing-masing lembaga.
Batasan tersebut penting karena penyadapan berkaitan dengan hak privasi yang dilindungi konstitusi.
Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya pengaturan penyadapan secara jelas melalui undang-undang.
Apakah Masyarakat Biasa Boleh Menyadap HP Orang Lain?
Masyarakat umum tidak memiliki kewenangan untuk menyadap komunikasi orang lain secara sembarangan.
Pasal 40 UU Telekomunikasi melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Selain itu, Pasal 31 UU ITE mengatur larangan melakukan intersepsi terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Karena itu, memasang aplikasi atau perangkat untuk mengakses percakapan, panggilan, maupun informasi pribadi orang lain tanpa hak dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum hanya berlaku apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Penyadapan Tidak Berlaku Tanpa Batas
Penyadapan di Indonesia bukan kewenangan yang hanya dimiliki satu lembaga.
BIN, KPK, dan BNN memiliki dasar hukum khusus untuk melakukannya sesuai tugas masing-masing.
Kepolisian dan Kejaksaan juga dapat menjalankan kewenangan terkait penyadapan dalam perkara tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Namun, kewenangan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk memantau komunikasi siapa pun.
Berlakunya KUHAP baru sejak Januari 2026 turut menjadi bagian penting dalam pengaturan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.
Pada akhirnya, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, memenuhi prosedur, dan memperhatikan perlindungan hak privasi masyarakat. (tan/pra)





