MEGAPOLITIK.COM - Dalam waktu yang belum mencapai setengah tahun sejak awal 2026, sejumlah kepala daerah di Indonesia sudah terseret operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan tersebut kembali menyoroti persoalan korupsi di tingkat pemerintah daerah yang masih terus terjadi. 

Beberapa kepala daerah yang baru menjabat bahkan langsung terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Sepanjang awal 2026, KPK melakukan beberapa operasi tangkap tangan yang menyasar kepala daerah di berbagai wilayah. 

Hingga Maret 2026 saja, setidaknya beberapa bupati dan wali kota sudah diamankan dalam operasi senyap tersebut.

1. Wali Kota Madiun Maidi

Salah satu kepala daerah yang terjerat OTT pada awal 2026 adalah Wali Kota Madiun, Maidi.

Ia ditangkap KPK pada 19 Januari 2026 dalam kasus dugaan pemerasan serta gratifikasi yang berkaitan dengan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Madiun.

Dalam operasi tersebut, KPK memeriksa sembilan orang, termasuk pejabat pemerintah dan pihak swasta. 

Setelah pemeriksaan intensif, Maidi bersama beberapa pihak lain ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek dan penerimaan uang dari pihak tertentu. 

2. Bupati Pati Sudewo

Masih pada tanggal yang sama, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo. 

Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain pemerasan, Sudewo juga diduga terlibat dalam perkara suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 

Kasus ini menjadi salah satu sorotan karena menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan jabatan strategis di tingkat daerah. 

3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Nama lain yang turut menjadi perhatian adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. 

Ia diamankan KPK pada awal Maret 2026 dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah.

Fadia diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan ajudan serta beberapa orang yang diduga terlibat dalam jaringan kasus tersebut. 

4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

Kasus terbaru terjadi di Bengkulu ketika KPK melakukan OTT terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

Ia diamankan bersama Wakil Bupati Hendri dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah daerah.

Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi pada awal 2026.

Dugaan suap tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. 

Kesimpulan

Rentetan OTT KPK terhadap kepala daerah pada awal 2026 menunjukkan bahwa persoalan korupsi di tingkat pemerintah daerah masih belum terselesaikan sepenuhnya. 

Meski masa jabatan belum mencapai setengah tahun, beberapa kepala daerah sudah terseret kasus hukum yang berkaitan dengan suap, pemerasan, hingga gratifikasi proyek. (daf)