MEGAPOLITIK.COM - Irjen Ahrie Sonta Nasution memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 tersebut pernah bertugas di bidang reserse, terlibat dalam operasi khusus di Papua, hingga dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai ajudan dari unsur Polri.
Namanya juga pernah dikenal ketika menjadi bagian dari tim penangkapan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia pada 2020.
Karier Ahrie terus berkembang hingga mencapai pangkat Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua. Pada Oktober 2026, ia dipercaya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Namun, perjalanan karier tersebut kini diwarnai perkara hukum.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Ahrie sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ahrie Sonta Lulusan Akpol 2002 dan Doktor Ilmu Kepolisian
Ahrie Sonta lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002 dari Batalyon Wicaksana Laghawa.
Setelah menyelesaikan pendidikan Akpol, Ahrie melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2009.
Ia kemudian mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri pada 2016 serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada 2024.
Di bidang akademik, Ahrie meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian pada 2018.
Berdasarkan laporan ANTARA pada Juni 2018, ia menjadi perwira pertama yang meraih gelar doktor melalui Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Kepolisian.
Dalam disertasinya, Ahrie mengangkat penelitian mengenai penguatan budaya etika di kepolisian tingkat resor dengan menggunakan pendekatan habitus Pierre Bourdieu.
Penelitian tersebut membahas pembentukan budaya organisasi dan reformasi kultural di lingkungan kepolisian.
Ahrie juga mengikuti sejumlah pendidikan dan pelatihan internasional.
Di antaranya Politie Academy Apeldoorn di Belanda, Crime Scene Analysis by Visual Comparison di Münster, Jerman, serta Joint Special Operation University di Tampa, Florida, Amerika Serikat.
Terlibat Operasi Nemangkawi hingga Penangkapan Djoko Tjandra
Sebelum menempati jabatan strategis di Mabes Polri, Ahrie menjalani sejumlah penugasan di tingkat kewilayahan.
Ia pernah bertugas di beberapa satuan kepolisian, termasuk di bidang lalu lintas dan reserse.
Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Unit II Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Ketika bertugas di posisi tersebut, Ahrie terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika.
Ia juga pernah tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Operasi Nemangkawi di Papua. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menangani gangguan keamanan di wilayah Papua.
Pengalaman lainnya adalah keterlibatan Ahrie dalam tim penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada Juli 2020.
Djoko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali yang sempat melarikan diri selama bertahun-tahun.
Saat penangkapan tersebut, Ahrie berada dalam tim Bareskrim Polri yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo, yang kala itu menjabat Kabareskrim.
Sebelum bertugas di lingkungan pimpinan Polri, Ahrie juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
Jabatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan kariernya sebelum dipercaya mengemban tugas di Mabes Polri.
Dari Sekpri Listyo Sigit hingga Ajudan Presiden Prabowo
Nama Ahrie semakin dikenal ketika dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 18 Februari 2021.
Penugasan tersebut membuat Ahrie bekerja dekat dengan pimpinan tertinggi Polri.
Pada periode itu, ia juga dikenal aktif merespons berbagai aduan masyarakat melalui akun media sosial X miliknya.
Ahrie kerap menerima laporan warga mengenai persoalan hukum dan pelayanan kepolisian.
Sejumlah media bahkan menyebutnya sebagai polisi yang responsif terhadap pengaduan masyarakat di media sosial.
Pada Oktober 2024, Ahrie mendapat penugasan baru setelah terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri.
Ia menjadi salah satu personel yang mendampingi Prabowo dalam kegiatan kepresidenan.
Kapolri Listyo Sigit saat itu mengonfirmasi bahwa Ahrie terpilih setelah mengikuti proses seleksi bersama enam kandidat dari Polri.
Setelah bertugas sebagai ajudan presiden, Ahrie kembali mendapat penugasan di lingkungan Mabes Polri.
Pada Oktober 2025, ia dipercaya menjadi Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Pada periode tersebut, pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu.
Kenaikan pangkat itu menjadikannya salah satu lulusan Akpol 2002 yang lebih dahulu mencapai pangkat jenderal.
Karier Ahrie berlanjut pada Oktober 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuknya sebagai Kepala Divisi Hukum Polri pada 2 Oktober 2026.
Bersamaan dengan penugasan tersebut, Ahrie menyandang pangkat Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua.
Ahrie Sonta Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden
Perjalanan karier Ahrie kemudian menghadapi perkembangan baru setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Ahrie ditetapkan sebagai tersangka bersama Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga terdapat tindakan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lainnya.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Sasaran yang disebut dalam penyidikan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penetapan tersangka menjadi babak baru dalam perjalanan Ahrie Sonta di institusi kepolisian.
Perwira yang pernah terlibat dalam operasi pemberantasan narkotika, penangkapan buronan korupsi, hingga menjadi ajudan presiden itu kini harus menghadapi proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan. (sal/sal)





