MEGAPOLITIK.COM - Presiden Prabowo Subianto menyapa satu per satu kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026.
Rapat ini diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam momen tersebut, Prabowo sempat melontarkan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta menyentil Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji.
Gubernur yang Absen digantikan oleh Wakilnya di Rakornas TPAKD
Dalam berbagai hal, Prabowo menjelaskan keinginan membacakan satu per satu nama kepala daerah yang hadir, yakni untuk menghormati para gubernur dan wakil gubernur yang telah meluangkan waktu datang langsung ke acara tersebut.
“Untuk menghormati gubernur-gubernur yang hadir saya minta izin membacakan, gubernur dan wakil gubernur yang hadir,” ujar Prabowo sambil meminta maaf kepada para bupati dan wali kota yang jumlahnya mencapai 230 orang karena tidak sempat disebutkan satu per satu.
Ketika tiba giliran menyapa perwakilan Jawa Barat, Prabowo mendapati yang hadir bukanlah Gubernur Dedi Mulyadi, melainkan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Mengetahui hal itu, Prabowo spontan menanyakan keberadaan kader utama Partai Gerindra tersebut.
"Kemana KDM? Yang paling dekat enggak hadir, pasti sibuk," kata Prabowo yang disambut tawa seluruh peserta rakornas.
Belakangan terungkap, Dedi Mulyadi memilih untuk tidak menghadiri rakornas tersebut usai mendapat saran dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengingat ia tengah fokus menangani penanganan kebakaran hutan di kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat.
Dedi mengaku telah melaporkan perkembangan situasi kebakaran tersebut kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Selain Dedi Mulyadi, sejumlah kepala daerah tingkat provinsi lain juga turut diwakili dalam rakornas tersebut, di antaranya Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mewakili Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Sentilan Prabowo ke Wagub Kaltim Seno Aji
Selain mengungkap ketidakhadiran KDM, Prabowo ikut menyapa Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang hadir mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dalam rakornas tersebut
Namun, saat namanya disebut, Seno Aji tidak langsung berdiri maupun menyapa balik Presiden Prabowo.
Menyanggapi hal tersebut, Prabowo melontarkan candaan dengan meminta agar uang perjalanan dinas Seno Aji dikembalikan.
“Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Wakil gubernur, waduh, dicatat ya. Uang dikembalikan,” ujar Prabowo, yang turut disambut gelak tawa peserta rakornas lainnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas capaian pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah menjangkau seratus persen wilayah di Indonesia sejak akhir 2024, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
"Saya dapat laporan bahwa akhir tahun 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ini suatu pencapaian yang perlu kita hargai dan banggakan," kata Prabowo dalam forum tersebut.
Momen saling sapa antara Prabowo dengan para kepala daerah dalam rakornas ini turut diwarnai suasana akrab lainnya, termasuk sapaan hangat Prabowo kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dari PDI Perjuangan yang hadir langsung dan duduk di barisan depan acara tersebut.
Rangkaian momen ini menunjukkan bagaimana forum koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya diisi pembahasan teknis seputar akses keuangan daerah, tetapi juga diwarnai interaksi personal yang mencerminkan hubungan kerja antara Presiden dan jajaran kepala daerah di seluruh Indonesia.
Momen candaan Prabowo terhadap Seno Aji turut menarik perhatian publik Kalimantan Timur, mengingat kehadiran Wagub Kaltim tersebut sejatinya merupakan representasi resmi dari Gubernur Rudy Mas'ud yang berhalangan hadir dalam rakornas tersebut.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Kaltim terkait sentilan yang dilontarkan Presiden Prabowo dalam forum nasional tersebut.
Rakornas TPAKD 2026 sendiri menjadi salah satu agenda rutin pemerintah pusat untuk mengevaluasi capaian percepatan akses keuangan di tingkat daerah, sekaligus menjadi momentum bagi Presiden untuk berinteraksi langsung dengan para kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. (jay/pra)





