MEGAPOLITIK.COM - Polemik kerja sama endorsement yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad dengan dua kementerian kini direspons langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.
Raffi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus menyatakan kesediaannya untuk menjalani pemeriksaan apabila diperlukan.
Dalam pernyataan melalui video yang diunggah akun resmi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi menegaskan tidak bermaksud membela diri atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," kata Raffi, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Sementara kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan ketika ia sudah menduduki jabatan tersebut.
Raffi Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana
Sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang berkembang, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan tersebut terutama ditujukan kepada warga terdampak bencana.
Penggunaannya mencakup pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta bentuk bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke wilayah Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.
Namun, Raffi membuka kemungkinan bantuan diperluas ke daerah lain berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menegaskan dana bantuan tersebut tidak berasal dari pemotongan honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten selama kerja sama berlangsung.
Menurut Raffi, sumber dana berasal dari uang pribadi serta seluruh honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan KKP.
Terbuka terhadap Pemeriksaan Inspektorat hingga BPK
Selain menyampaikan permohonan maaf, Raffi menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Ia menyebut pihaknya siap menindaklanjuti apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama tersebut.
"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya.
Raffi juga mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.
Menurut pengakuannya, KPK saat itu menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan.
Meski demikian, Raffi mengakui jabatan yang diembannya membawa tanggung jawab etika dan kepatutan yang harus dipertimbangkan.
Ia menyebut polemik ini menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas profesional ke depannya.
ICW Temukan Paket Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar
Polemik endorsement tersebut bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan KKP.
Pengadaan itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia dengan nilai total sekitar Rp14,7 miliar.
ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi diketahui merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatutan kerja sama antara perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik dan lembaga pemerintah, terutama ketika pejabat bersangkutan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penyedia jasa.
Menanggapi persoalan itu, RANS sebelumnya menyatakan nilai pengadaan berasal dari empat kampanye promosi, bukan semata-mata biaya untuk mengunggah konten.
Perusahaan juga menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi.
Sementara itu, KKP menyatakan kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan kementerian.
KPK juga menyampaikan akan mendalami temuan yang disampaikan ICW.
Di akhir pernyataannya, Raffi berterima kasih atas kritik dan masukan masyarakat. Ia menilai kritik merupakan bagian dari demokrasi dan menyadari bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui pernyataan atau permintaan maaf.
Menurutnya, kepercayaan harus dibuktikan melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi. (sal/sal)
- Survei IPO: Andi Amran Sulaiman Tercatat 33,0% sebagai Menteri Bekerja Paling Baik, Ini Profil Menteri Pertanian
- Bahlil Rombak Posisi Strategis Kementerian ESDM, 11 Pejabat Dilantik November 2026, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
- Profil Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian yang Dicopot Prabowo saat Bertugas di Amerika Serikat





