MEGAPOLITIK.COM - Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kalimantan Timur sepenuhnya didanai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan, tanpa melibatkan APBD.

Hal ini memungkinkan masyarakat yang membutuhkan memperoleh hunian yang layak melalui sinergi antara pihak swasta dan pemerintah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menegaskan bahwa proyek RLH menjadi contoh nyata kerja sama antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pendanaan RLH sepenuhnya berasal dari CSR, tanpa menggunakan dana APBD. Ini kolaborasi murni yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Tahun ini, pencapaian pembangunan melebihi target awal.

Dari rencana 509 unit, sebanyak 636 unit sudah memasuki tahap konstruksi, dengan sekitar 400 unit telah selesai dibangun.

TNI turut serta dalam proses pembangunan untuk memastikan kualitas hunian sesuai standar.

Pemerintah provinsi (Pemprov) juga menekankan pemerataan lokasi RLH.

Tidak hanya daerah tempat perusahaan penyumbang CSR beroperasi yang menjadi fokus, tetapi juga wilayah dengan kebutuhan hunian tinggi, seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

“Prinsip pemerataan tetap menjadi acuan. Walaupun perusahaan tidak berada di suatu wilayah, pembangunan tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” tambah Irhamsyah.

Untuk meningkatkan kualitas rumah, biaya pembangunan per unit dinaikkan dari Rp115 juta menjadi Rp150 juta.

Dua tipe rumah dibangun, yaitu tipe 36 berbahan beton dan tipe 45 berbahan kayu, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi geografis setempat.

Proses seleksi penerima RLH dilakukan secara ketat melalui verifikasi DTKS dan survei lapangan.

Irhamsyah juga mengingatkan perusahaan yang belum menyalurkan CSR agar segera menuntaskan komitmen mereka.

“Beberapa perusahaan belum merealisasikan CSR secara maksimal. Kami terus mendorong percepatan program ini, dengan dukungan penuh dari Pak Gubernur,” jelasnya.

Dengan pendanaan sepenuhnya dari CSR, program RLH di Kaltim menjadi model kolaborasi pembangunan yang efektif, menyediakan hunian aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa membebani APBD. (ard/adv/diskominfokaltim)