MEGAPOLITIK.COM - Indonesia Political Opinion merilis hasil survei nasional pada periode 12–20 Oktober 2026.
Salah satu pertanyaan dalam survei meminta responden menyebutkan nama menteri yang dinilai bekerja paling buruk.
Raja Juli Antoni memperoleh angka tertinggi dari seluruh menteri yang dinilai.
Data ini berdasarkan respons 1.200 responden.
Temuan Survei Mengenai Penilaian Kinerja Menteri
Hasil survei menunjukkan 36,6 persen responden menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai pejabat yang bekerja paling buruk.
Angka tersebut berada jauh di atas nama-nama lain.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh 21,8 persen, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo 9,4 persen, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono 8,3 persen, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid 6,5 persen.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperoleh 5,7 persen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 5,3 persen, Menteri PKP Maruarar Sirait 4,2 persen, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi 3,9 persen.
Basis respons untuk pertanyaan ini mencapai 67,5 persen, sementara 32,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Dalam penilaian kepuasan kinerja menteri di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, Raja Juli Antoni memperoleh tingkat kepuasan sebesar 0,9 persen.
Popularitasnya tercatat 6,9 persen.
Pada pertanyaan mengenai menteri yang bekerja paling baik, Raja Juli Antoni memperoleh 0,9 persen, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati urutan tertinggi dengan 33,0 persen.
Profil Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni lahir di Pekanbaru, Riau, pada 13 Juli 1977.
Ia merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau.
Pendidikan menengahnya ditempuh di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (kini UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan gelar Sarjana Agama di bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
Skripsinya berjudul “Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci”.
Pada tahun 2004, ia menyelesaikan studi magister di Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris, dengan beasiswa Chevening.
Tesisnya membahas proses resolusi konflik di Aceh.
Gelar doktor diperolehnya dari University of Queensland, Australia, melalui Australian Development Scholarship.
Disertasinya berjudul “Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia”, dengan studi kasus di Mindanao dan Maluku.
Sebelum aktif di politik praktis, ia pernah menjadi Direktur Eksekutif The Indonesian Institute dan Maarif Institute, serta menjabat Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2000–2002.
Sejak 2014 ia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Pada 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Ia juga sempat menjadi Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Kehutanan. (jay/pra)





