MEGAPOLITIK.COM - Nama Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan tersebut diumumkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa, 3 November 2026.
Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kasus ini menjadi perhatian karena Listyo Sigit sebelumnya merupakan orang nomor satu di institusi kepolisian.
Ia memimpin Polri selama lebih dari lima tahun sebelum berpindah ke lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lantas, bagaimana profil dan perjalanan karier Listyo Sigit Prabowo dari menjadi Kapolri hingga Kepala Staf Kepresidenan.
- Profil Irjen Ahrie Sonta, Eks Ajudan Presiden Prabowo yang Kini Terseret Kasus Penyadapan
- Penggeledahan Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Ungkap Temuan Fantastis, Ada Uang Tunai hingga Emas 74 Kg
- Dari Timah hingga Chromebook, Ini Perkara Besar yang Pernah Ditangani Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung
Profil dan Latar Belakang Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 yang kemudian menghabiskan sebagian besar perjalanan kariernya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Setelah menyelesaikan pendidikan Akpol, Listyo melanjutkan pendidikan kepolisian melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1998.
Listyo Sigit juga menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2006, S-2 STIK PTIK pada 2008, serta Lemhannas pada 2017.
Pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Listyo Sigit sebelum menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian, mulai dari tingkat kewilayahan hingga Markas Besar Polri.
Perjalanan Karier Listyo Sigit di Kepolisian
Karier Listyo Sigit dimulai dari sejumlah penugasan di wilayah Jawa Tengah.
Pada 2009, ia dipercaya menjabat Kapolres Pati.
Setahun kemudian, Listyo Sigit bertugas sebagai Wakapolrestabes Semarang dan pada 2011 menjadi Kapolresta Surakarta.
Ketika bertugas di Surakarta, Listyo Sigit berada di wilayah yang saat itu dipimpin Joko Widodo sebagai wali kota.
Hubungan profesional tersebut berlanjut ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Pada 2014, Listyo Sigit mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Posisi tersebut dijalaninya hingga 2016.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan presiden, Listyo Sigit mendapat promosi menjadi Kapolda Banten pada 2016.
Kemudian, pada 2018, ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
Kariernya kembali meningkat ketika ditunjuk menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada 6 Desember 2019.
Saat menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit memimpin penanganan sejumlah perkara besar.
Salah satunya penangkapan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, yang telah buron selama 11 tahun.
Diangkat Menjadi Kapolri pada 2021
Pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengusulkan Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.
Pencalonannya kemudian menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.
Setelah mendapatkan persetujuan DPR, Listyo Sigit resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada 27 Januari 2021.
Selama menjabat, ia memimpin institusi kepolisian dalam berbagai agenda penegakan hukum dan pengamanan nasional.
Masa jabatannya sebagai Kapolri berlangsung hingga 1 Oktober 2026.
Pada tanggal tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantiknya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Listyo Sigit menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
Sementara itu, posisi Kapolri kemudian beralih kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka
Perjalanan karier Listyo Sigit kemudian mendapat sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Selain Listyo Sigit dengan inisial LSP, penyidik menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dengan inisial ASN dan Irjen Eko Hadi Santoso dengan inisial EH.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Sasaran penyadapan yang diusut tidak hanya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
Bareskrim turut mengusut dugaan penghapusan jejak elektronik dari sistem penyadapan tersebut pada Oktober 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Penetapan status tersangka tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam perjalanan Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian sebelum dipercaya memimpin Kantor Staf Kepresidenan. (daf/daf)





