MEGAPOLITIK.COM - Nama Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis kembali menjadi perhatian publik setelah namanya disebut dalam kabar dugaan penangkapan dan penetapan tersangka baru kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang beredar di media sosial tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri lainnya, Tito Karnavian.
Keduanya dikabarkan menjadi pihak baru yang terlibat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Namun, kabar tersebut telah dibantah langsung oleh Bareskrim Polri.
Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan informasi mengenai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Idham Azis serta Tito Karnavian tidak benar.
Terlepas dari isu tersebut, Idham Azis merupakan salah satu tokoh kepolisian yang pernah menduduki jabatan strategis di Indonesia.
Ia bahkan dipercaya menjadi Kapolri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Lantas, siapa sebenarnya Idham Azis? Bagaimana perjalanan kariernya hingga pernah memimpin institusi Polri? Berikut profil dan rekam jejaknya.
- Dari Habibie hingga Prabowo, Begini Jejak Skandal Penyadapan yang Pernah Terjadi pada Presiden RI
- Profil Komjen Asep Safrudin, Jenderal Bintang Tiga yang Kini Pimpin Bareskrim dan Jadi Sorotan Kasus Penyadapan Presiden
- Profil Eko Hadi Santoso, Rekam Jejak Karier Jenderal Polisi yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden Bersama Listyo Sigit
Profil Idham Azis, Mantan Kapolri yang Namanya Kembali Disorot
Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis merupakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat pada periode 2019 hingga 2021.
Ia mulai menduduki posisi orang nomor satu di kepolisian setelah menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
Sebelum dipercaya menjadi Kapolri, Idham Azis memiliki pengalaman panjang di lingkungan kepolisian.
Salah satu jabatan penting yang pernah diembannya adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum dipercaya memimpin institusi kepolisian nasional.
Nama Idham Azis kembali muncul dalam perhatian publik setelah ia dilibatkan dalam Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perjalanan Karier Idham Azis hingga Menjadi Kapolri Indonesia
Perjalanan karier Idham Azis di institusi kepolisian mencapai puncaknya ketika ia dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019.
Sebelum pengangkatan tersebut, Idham menjabat sebagai Kabareskrim Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen).
Presiden Joko Widodo kemudian melantiknya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 November 2019.
Pelantikan tersebut dilakukan setelah pencalonannya memperoleh persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna pada 31 Oktober 2019.
Dengan pengangkatan tersebut, pangkat Idham Azis dinaikkan menjadi Jenderal Polisi.
Ia memimpin Polri hingga Januari 2021.
Setelah itu, jabatan Kapolri diserahkan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Idham Azis Masuk Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo 2025
Setelah purnatugas sebagai Kapolri, Idham Azis kembali mendapatkan kepercayaan dalam agenda pembenahan institusi kepolisian.
Pada 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Idham Azis menjadi salah satu dari 10 tokoh yang ditunjuk sebagai anggota komisi tersebut.
Pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Komisi tersebut dipimpin Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota.
Selain Idham Azis, sejumlah tokoh lain yang masuk dalam keanggotaan komisi tersebut antara lain Ahmad Dofiri, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Badrodin Haiti.
Pembentukan komisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat reformasi Polri melalui evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Keterlibatan Idham Azis dalam komisi tersebut tidak terlepas dari pengalamannya sebagai mantan Kapolri.
Benarkah Idham Azis Ditangkap dan Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo?
Kabar mengenai penangkapan Idham Azis menjadi salah satu informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial pada November 2026.
Dalam informasi yang beredar, mantan Kapolri tersebut disebut sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin telah membantah kabar tersebut.
Pada Minggu, 8 November 2026, Asep menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Idham Azis serta Tito Karnavian tidak benar.
"Infonya tidak benar," tegas Asep saat dikonfirmasi mengenai kabar yang beredar.
Dengan demikian, kabar yang menyebut Idham Azis ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo telah dibantah oleh Bareskrim Polri.
Masyarakat perlu membedakan antara informasi yang beredar di media sosial dengan keterangan resmi aparat penegak hukum.
Siapa Saja yang Menjadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden?
Di tengah beredarnya kabar mengenai Idham Azis dan Tito Karnavian, perkembangan perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo juga menjadi perhatian publik.
Berdasarkan pengumuman perkembangan perkara yang diberitakan pada 8 November 2026, empat nama yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
- Irjen Pol Slamet Uliandi.
Nama Idham Azis dan Tito Karnavian tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan status hukum yang harus didasarkan pada proses penyidikan dan keterangan resmi penyidik.
Karena itu, kabar mengenai keterlibatan pihak lain tidak seharusnya langsung dianggap sebagai fakta tanpa konfirmasi dari aparat berwenang.
Rekam Jejak Idham Azis dan Fakta Bantahan Kasus Penyadapan
Idham Azis merupakan mantan Kapolri yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi kepolisian. Ia mencapai jabatan tertinggi di Polri pada 2019 dan mengakhiri masa tugasnya pada 2021.
Pada 2025, ia kembali dipercaya menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, kabar yang mengaitkan dirinya dengan penangkapan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo telah dibantah Kabareskrim Polri.
Dengan demikian, penting untuk mengacu pada keterangan aparat penegak hukum dan dokumen resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan perkara tersebut, bukan hanya informasi yang beredar di media sosial. (tan/pra)





