MEGAPOLITIK.COM -  Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya “tidak masuk akal” dalam pidatonya pada Nota Keuangan RAPBN 2026 di Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Setiap rupiah, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya," ujarnya. 

Ia turut menjelaskan konsep return on asset (ROA) dalam dunia bisnis sebagai tolok ukur keberhasilan, lalu menyoroti aset BUMN. 

“Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on asset... Untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US Dolar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar APBN kita tidak defisit," ujarnya. 

Lalu ia memberikan komentar soal sistem pengelolaan komisaris dan direktur BUMN yang menurutnya tidak efisien. 

“Karena itu saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak enam orang kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," katanya. 

Prabowo kemudian melanjutkan soal tantiem ini. Ia bahkan menyebut, jika ada komisaris keberatan soal kebijakan tantiem yang ia evaluasi, dipersilakan berhenti. 

"Masa ada masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali tantemnya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar. Jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti," tegasnya.  

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi belanja negara dan manfaat nyata dari APBN:

“Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Per APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat,” katanya. 

Prabowo menegaskan bahwa BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan, serta peran pemerintah dan swasta perlu dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (tam)