Minggu, 22 November 2026

Prabowo Ancam Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla Dicabut, Bagaimana Penindakan Sejauh Ini?

Penindakan Pelaku Karhutla

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:0

KOLASE - Prabowo ancam cabut izin perusahaan pelanggar karhutla, dengan 125 subjek hukum masuk proses pidana/ Foto: Greenpeace dan dok. setneg

MEGAPOLITIK.COM - Presiden Prabowo Subianto mengancam mencabut izin perusahaan yang berulang kali melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Ancaman tersebut muncul di tengah langkah pemerintah memperluas penindakan terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

Kementerian Kehutanan mencatat 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla. 

Pemerintah juga menjalankan proses hukum terhadap ratusan subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, untuk mengusut dugaan tindak pidana kebakaran hutan. 

Prabowo menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. 

Perusahaan yang terbukti melanggar harus menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha. 

Prabowo Soroti Perusahaan yang Berulang Kali Melanggar

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti perusahaan pemegang konsesi yang diduga berulang kali melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia mengungkapkan terdapat perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran hingga belasan kali, bahkan ada yang mencapai 19 kali.

Prabowo mempertanyakan alasan perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran masih diberikan kesempatan untuk mempertahankan konsesinya.

Menurutnya, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang kali tidak seharusnya terus diberikan toleransi. 

Ia bahkan mengusulkan pencabutan izin bagi perusahaan yang telah dua kali melakukan pelanggaran.

Prabowo juga menyatakan pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan yang harus bertanggung jawab atas persoalan karhutla, termasuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Perusahaan Kena Sanksi, Bagaimana Bentuk Penindakannya?

Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Bentuk sanksi yang diberikan meliputi pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem hutan, hingga pencabutan izin.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan Nomor SP. 626/HKLN/10/2026 yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, sebanyak 19 perusahaan dikenai sanksi pembekuan izin yang disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. 

Luas areal terbakar pada kelompok tersebut mencapai 9.546,42 hektare.

Sementara itu, delapan subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar mencapai 2.211,19 hektare. 

Adapun lima subjek hukum lainnya dikenai sanksi pencabutan izin. 

Selanjutnya, pada 21 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin terhadap enam perusahaan di Kalimantan Tengah. 

Pengumuman tersebut tercantum dalam siaran pers Nomor SP. 631/HKLN/10/2026. 

Keenam perusahaan tersebut adalah PT Hasil Kalimantan Jaya, PT Taiyoung Enggreen, PT Hutan Produksi Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati. 

Pembekuan izin itu disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. 

125 Subjek Hukum Diproses Pidana

Selain menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah juga menempuh jalur pidana untuk mengusut dugaan keterlibatan perorangan maupun korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 125 subjek hukum telah masuk dalam proses penanganan pidana. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 subjek hukum masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan.

Dalam perkembangan penanganan perkara, sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan. 

Selain itu, satu korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kementerian Kehutanan turut melaporkan dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.

Perkembangan tersebut menunjukkan penindakan karhutla telah mencakup sanksi administratif, pemulihan ekosistem, dan proses pidana.

Sumber: 

19 Oktober 2026 — SP. 626/HKLN/10/2026, Kementerian Kehutanan 

21 Oktober 2026 — SP. 631/HKLN/10/2026, Kementerian Kehutanan

(daf/daf)

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink