MEGAPOLITIK.COM - Indonesia masih mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen terhadap produk pembalut.
Kebijakan ini kembali menjadi perbincangan setelah masyarakat mempertanyakan alasan produk sanitasi menstruasi tersebut belum memperoleh fasilitas pembebasan pajak.
Perdebatan semakin ramai karena sejumlah negara telah mengambil kebijakan berbeda.
Kanada, Australia, Inggris, India, dan Austria, misalnya, tercatat menerapkan tarif pajak nol persen untuk pembalut. Malaysia juga membebaskan produk tersebut dari pajak.
Sementara itu, beberapa negara Eropa masih mengenakan pajak, tetapi dengan tarif lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Prancis menerapkan tarif 5,5 persen, Jerman 7 persen, sedangkan Spanyol sebesar 4 persen.
Perbandingan tarif pajak pembalut tahun 2026 tersebut memperlihatkan Indonesia masih berada di atas sejumlah negara yang telah memberikan keringanan pajak terhadap produk menstruasi.
Indonesia Masih Kenakan PPN Efektif 11 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia masih termasuk Barang Kena Pajak (BKP).
Karena belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN, produk tersebut tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pengenaan pajak terhadap pembalut mengikuti ketentuan perpajakan atas konsumsi barang.
Besaran PPN yang ditanggung konsumen secara efektif mencapai 11 persen.
Angka tersebut berasal dari mekanisme penghitungan PPN barang nonmewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.
Mekanisme ini membuat beban pajak efektif tetap setara dengan 11 persen dari harga barang.
Sebagai ilustrasi, apabila harga pembalut sebelum pajak sebesar Rp20.000, DPP yang digunakan untuk menghitung PPN adalah Rp18.333,33. Setelah dikenakan tarif PPN 12 persen, pajak yang dibayarkan sebesar Rp2.200.
Dengan demikian, harga pembalut yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.200 setelah PPN.
Mengapa Pembalut Belum Mendapat Pembebasan Pajak?
DJP menjelaskan fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan kepada kelompok barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.
Beberapa barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Pembalut tidak tercantum dalam daftar barang yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Karena itu, produk sanitasi menstruasi ini masih dikenakan PPN ketika diperdagangkan di Indonesia.
Inge menegaskan pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan ataupun aktivitas menstruasi.
Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan umum perpajakan atas konsumsi barang.
Menurut DJP, hingga saat ini belum ada kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap pembalut.
Pembahasan mengenai kemungkinan perubahan perlakuan pajak tersebut, kata Inge, perlu mempertimbangkan karakteristik produk, ketentuan perpajakan, serta dampaknya bagi masyarakat.
Perdebatan Period Tax dan Beban Pengeluaran Perempuan
Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi dikenal dengan istilah period tax.
Istilah ini merujuk pada pajak konsumsi yang dikenakan terhadap produk sanitasi menstruasi, seperti pembalut dan tampon.
Isu ini kembali menjadi perdebatan setelah warganet membagikan informasi mengenai pengenaan PPN pembalut di Indonesia.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan mengapa produk yang berkaitan dengan kebutuhan biologis perempuan masih dikenakan pajak.
Salah satu argumen yang banyak disampaikan adalah menstruasi merupakan proses biologis alami yang tidak dapat dihindari.
Karena itu, pembalut dinilai seharusnya dipandang sebagai kebutuhan dasar kesehatan dan sanitasi, bukan sekadar barang konsumsi biasa.
Selain itu, pembelian pembalut merupakan pengeluaran rutin yang harus dipenuhi selama masa menstruasi.
Beban tersebut dinilai dapat lebih terasa bagi perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah, terutama ketika harga produk terus menjadi bagian dari kebutuhan bulanan.
Di sejumlah negara, kebijakan pembebasan pajak menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban pembelian produk menstruasi.
Kanada, Australia, Inggris, India, Malaysia, dan Austria termasuk negara dalam kompilasi perbandingan 2026 yang tidak mengenakan PPN atau memberikan pembebasan pajak untuk pembalut.
Perbedaan kebijakan tersebut membuat pengenaan PPN pembalut di Indonesia kembali dipertanyakan.
Di tengah perdebatan mengenai akses terhadap produk menstruasi yang terjangkau, pemerintah masih menerapkan ketentuan bahwa pembalut merupakan Barang Kena Pajak dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. (sal/sal)





