MEGAPOLITIK.COM - Pengadaan ribuan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik di ruang publik. 

Nilai anggaran yang hampir menyentuh Rp1 triliun dianggap terlalu besar dibanding kebutuhan langsung program. 

Kritik muncul karena kendaraan operasional dinilai bukan prioritas utama dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. 

Perdebatan juga menguat setelah informasi jumlah unit motor listrik dan anggaran beredar luas.

Pemerintah pun memberikan klarifikasi bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari rencana operasional program.

Pengadaan 21.801 Unit Motor Disorot

Pengadaan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional untuk kendaraan operasional kepala SPPG di berbagai daerah. 

Jumlah motor listrik yang direalisasikan sekitar 21.800 unit dari target awal lebih dari 24 ribu unit. 

Dengan jumlah tersebut, nilai pengadaan diperkirakan mendekati Rp1 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional menyebut harga pembelian motor listrik sekitar Rp42 juta per unit, lebih rendah dibanding harga pasar yang berkisar Rp52 juta. 

Dengan harga tersebut dan jumlah unit sekitar 21.800, total belanja kendaraan berada di kisaran ratusan miliar hingga mendekati satu triliun rupiah. 

Angka inilah yang kemudian memicu kritik karena dinilai cukup besar untuk satu komponen operasional program.

Kritik muncul karena pengadaan kendaraan dinilai tidak langsung berkaitan dengan tujuan utama program MBG, yakni menyediakan makanan bergizi bagi siswa dan kelompok rentan.

Ketika kebutuhan dapur produksi, distribusi makanan, dan pengawasan mutu masih membutuhkan penguatan, belanja kendaraan dalam jumlah besar dianggap berisiko menimbulkan kesan salah fokus. 

Pemerintah Sebut untuk Dukungan Operasional

Pemerintah menjelaskan bahwa motor listrik tersebut digunakan untuk menunjang mobilitas kepala SPPG di lapangan. 

Kendaraan diharapkan membantu pengawasan distribusi makanan serta koordinasi operasional di wilayah yang luas dan beragam. 

Pengadaan motor listrik juga disebut merupakan bagian dari anggaran sebelumnya, bukan kebijakan baru pada tahun berjalan. 

Penjelasan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. 

Kepala SPPG memiliki tanggung jawab mengawasi dapur, distribusi, serta pelaporan kegiatan, sehingga mobilitas dianggap penting. 

Namun, skala pengadaan tetap menjadi bahan perdebatan karena belum semua daerah dinilai membutuhkan kendaraan baru secara serentak.

Prioritas Program MBG Dipertanyakan

Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara luas. 

Program ini membutuhkan dukungan besar pada infrastruktur dapur, bahan pangan, serta sistem distribusi. 

Karena itu, muncul pertanyaan apakah pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar merupakan kebutuhan mendesak. 

Sejumlah kritik menyebut anggaran pengadaan motor listrik tersebut dapat dialihkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat atau meningkatkan kualitas makanan.

Selain itu, biaya lanjutan seperti perawatan dan distribusi kendaraan juga dinilai berpotensi menambah beban anggaran di masa depan.

Perdebatan ini menunjukkan pentingnya penentuan prioritas dalam program berskala nasional. 

Di satu sisi pemerintah menilai kendaraan diperlukan untuk mobilitas operasional MBG, sementara di sisi lain publik mempertanyakan urgensinya dibanding kebutuhan yang langsung berdampak pada pemenuhan gizi penerima manfaat. (daf)