MEGAPOLITIK.COM - DPRD Kota Samarinda menindaklanjuti keluhan pedagang Teras Samarinda melalui rapat audiensi dengan Persatuan UMKM Berdaya (PUMKMB) di Ruang Rapat Utama Lantai 2 gedung DPRD.
Pertemuan ini membahas penghentian kegiatan berdagang yang dinilai merugikan pelaku usaha mikro.
Persoalan tersebut bermula dari penertiban lapak saat kegiatan yang berlangsung pada 27 September 2026.
Para pedagang kemudian menyampaikan pengaduan resmi karena aktivitas usaha mereka dihentikan, padahal sebagian di antaranya telah memiliki perjanjian sewa dengan pihak pengelola kawasan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang mengenai penertiban yang dilakukan pada 26 September 2026.
Laporan itu menjadi dasar bagi DPRD untuk menelusuri prosedur pengambilan keputusan yang berujung pada pembongkaran tenda dagangan.
Dari informasi awal yang dihimpun, pembongkaran tersebut diduga berawal dari arahan lisan Asisten II Pemerintah Kota Samarinda.
Belum adanya kejelasan mengenai landasan tertulis kebijakan itu pun menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan dalam audiensi.
“Segala sesuatu mereka lakukan ‘kan ada dasar hukumnya,” ujar Iswandi.
Ia menilai pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memiliki pijakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan tersebut dinilai penting agar setiap tindakan administratif tidak menimbulkan persoalan baru, terlebih ketika berdampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi mereka.
Di sisi lain, posisi para pedagang menjadi sulit karena mereka mengaku telah memenuhi ketentuan penyewaan lapak melalui Perumda Varia Niaga sebagai pengelola kawasan.
Adanya perjanjian tersebut membuat penghentian kegiatan berdagang tanpa penjelasan administratif yang memadai menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hak para penyewa.
Dalam pembahasan bersama PUMKMB, Iswandi kembali menyoroti mekanisme penerbitan instruksi penertiban.
Ia menyebut arahan yang menjadi dasar tindakan di lapangan tidak dituangkan dalam dokumen resmi, melainkan disampaikan secara lisan oleh Asisten II Setda Kota Samarinda.
“Tadi disebutkan bahwa instruksi tersebut hanya berupa lisan,” terang Iswandi.
Kondisi tersebut berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pedagang.
Mereka mengaku mengalami kerugian karena kegiatan berjualan terhenti setelah prosedur sewa ditempuh melalui jalur resmi.
Sementara itu, alternatif pemindahan lokasi yang dapat menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM juga belum memberikan kepastian.
Iswandi menilai persoalan tersebut perlu ditinjau dari sisi tata kelola pemerintahan agar tindakan penertiban tidak mengabaikan prosedur yang semestinya dijalankan.
“Ini ‘kan berarti ada yang tidak benar secara administratif,” jelas Iswandi.
Komisi II DPRD Kota Samarinda pun memandang penyelesaian persoalan Teras Samarinda membutuhkan keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Klarifikasi dari pemerintah kota, pengelola kawasan, dinas terkait, dan perwakilan pedagang diperlukan agar duduk perkara dapat diketahui secara menyeluruh.
Penataan kawasan publik, menurut arah pembahasan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kegiatan ekonomi masyarakat.
Penertiban tidak semestinya mengesampingkan kepentingan pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di Teras Samarinda.
Untuk memperjelas persoalan dan merumuskan langkah penyelesaian, DPRD Kota Samarinda telah menyiapkan rapat lanjutan dengan menghadirkan Asisten II Pemkot Samarinda, Direktur Utama Perumda Varia Niaga, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, serta unsur asosiasi pedagang.
Agenda berikutnya diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Selain mencari penyelesaian atas kerugian yang dialami pedagang, pertemuan itu juga menjadi langkah untuk memperjelas dasar administratif penertiban serta menjamin kepastian bagi pelaku UMKM yang berusaha di kawasan Teras Samarinda. (adv)





