MEGAPOLITIK.COM - Penurunan signifikan pada pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Kalimantan Timur 2026 kembali memicu kekhawatiran mengenai daya tahan fiskal provinsi.

Dari proyeksi awal Rp21,35 triliun, kini anggaran harus dikoreksi menjadi hanya Rp15,15 triliun.

Kondisi ini memaksa pemerintah dan DPRD menyusun ulang strategi pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025), Fraksi Gerindra menegaskan perlunya langkah nyata untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Fraksi Gerindra, Abdul Rakhman Bolong, menjelaskan bahwa RAPBD 2026 memproyeksikan pendapatan daerah Rp14,252 triliun dengan PAD Rp10,735 triliun.

Angka tersebut terdiri dari pajak daerah Rp9,67 triliun, retribusi Rp1,2 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,266 miliar, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp127,393 miliar.

“Pendapatan daerah 2026 mengalami penurunan dari Rp19,14 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Ada selisih hampir Rp5 triliun,” ujar Abdul Rakhman.

Gerindra menilai turunnya pendapatan perlu dijawab dengan penataan aset daerah yang lebih tegas.

Banyak aset yang dikelola pihak ketiga dinilai tidak memberikan kontribusi optimal sehingga berpotensi menjadi celah kebocoran pendapatan.

“Pemerintah harus mencari solusi, termasuk mempertimbangkan penghentian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.

Selain pembenahan aset, Fraksi Gerindra juga mendorong inovasi layanan untuk mempermudah pembayaran pajak melalui digitalisasi yang lebih sederhana, pemberian insentif untuk wajib pajak patuh, hingga membuka lebih banyak kanal layanan.

Di sisi lain, pengawasan distribusi BBM industri diminta diperketat untuk mencegah penyimpangan yang bisa merugikan pendapatan daerah.

“Perlu dilakukan kontrol ketat oleh tim inspektorat,” tambahnya.

Gerindra menegaskan bahwa efisiensi belanja tetap harus dijalankan tanpa mengganggu program pelayanan dasar, seperti Gratispol dan Jospol, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.

Abdul Rakhman menekankan bahwa melemahnya pendapatan harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola aset dan memperkuat basis PAD sehingga setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi Golkar sebelumnya juga mendesak Pemprov Kaltim memaksimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025 sebagai bantalan fiskal.

Dalam forum yang sama, Golkar menyoroti struktur belanja yang didominasi belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan dari SILPA 2025 diperkirakan hanya Rp900 miliar.

Turunnya TKD dari rencana Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun membuat Golkar menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan pembangunan berdasarkan realitas kemampuan fiskal terbaru.

Mereka juga meminta Pemprov meninjau kembali RKPD 2026 agar target dan indikator tidak melampaui kapasitas penerimaan yang menyusut.

Konsolidasi realisasi anggaran hingga akhir 2025 pun dinilai perlu untuk memperkirakan potensi SILPA secara lebih akurat.

(adv)