MEGAPOLITIK.COM - DPRD Samarinda meminta kepastian penyelesaian kompensasi bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan akses jalan menuju Jalan Merdeka.
Persoalan ini kembali dibahas setelah masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pembayaran uang kerohiman yang dinilai belum tuntas.
Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi I dan Komisi III DPRD Samarinda mengadakan pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pembahasan diarahkan pada penelusuran proses pembangunan serta kejelasan tahapan pemberian kompensasi kepada pemilik lahan.
Dalam pertemuan itu, DPRD meminta keterangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terutama Bidang Bina Marga.
Kedua instansi dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan penggunaan lahan milik warga.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan rapat tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai tuntutan masyarakat atas kompensasi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan.
DPRD ingin memastikan bahwa proses penyelesaian persoalan itu memiliki dasar dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pihak PUPR sudah menyampaikan bahwa prosesnya telah dilakukan sejak 2022 melalui pelaksanaan survei dan dikoordinasikan dengan BPKAD,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Nilai kompensasi yang dibahas dalam persoalan tersebut diperkirakan mencapai Rp500 juta.
Namun, penyelesaian pembayaran kepada warga masih menjadi perhatian DPRD, terutama terkait sisa kewajiban yang perlu dituntaskan setelah adanya pembayaran awal dari pihak kontraktor.
Ronal menyebut kontraktor sebelumnya telah menyampaikan pembayaran sekitar Rp200 juta.
Meski demikian, ia belum memiliki rincian mengenai nominal yang menjadi hak setiap warga terdampak.
“Saya belum mengetahui secara terperinci besaran kompensasi yang akan diterima masing-masing warga,” katanya.
Menurut Ronal, kepastian nilai yang diterima setiap pemilik lahan perlu diperjelas agar proses pembayaran dapat diselesaikan secara transparan.
Kejelasan tersebut juga dibutuhkan untuk memastikan hak masyarakat yang lahannya digunakan dalam pembangunan jalan tidak terabaikan.
DPRD berharap pemerintah kota bersama instansi terkait segera menuntaskan persoalan tersebut.
Pembayaran kompensasi dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama warga terdampak.
“Kami berharap ini segera direalisasikan karena ada perjanjian dengan warga yang terdampak,” ungkapnya.
Ronal menegaskan, Komisi I DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera memberikan tindak lanjut atas kekurangan pembayaran kompensasi tersebut.
Penyelesaian yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian kepada warga sekaligus menuntaskan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan jalan menuju Jalan Merdeka. (adv)





