MEGAPOLITIK.COM - Program Data Desa Presisi (DDP) resmi diterapkan di 104 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan pendampingan dari pihak Institut Pertanian Bogor (IPB).

Program ini dirancang untuk menyediakan data yang akurat sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif.

Terdapat 104 Desa yang melaksanakan DDP, yaitu: Kota Bangun Ilir, Kota Bangun Seberang, Kota Bangun Ulu, Liang Ulu, Liang, Loleng, Kedang Murung, Muhuran, Sebelimbingan, Pela, Sangkuliman, Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III, Wonosari, Benua Baru, Sari Nadi, Sedulang, Kedang Ipil, Sumber Sari, Suka Bumi, Bakungan, Loa Duri Ilir, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Batuah, Tani Bhakti, Tani Harapan, Loa Kulu Kota, Jongkang, Rempanga, Sepakat, Ponoragan, Sumber Sari, Loh Sumber, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Jembayan, Jembayan Ilir, Sungai Payang, Lung Anai, Jonggon Desa, Margahayu, Jonggon Jaya, Jawa, Pendingin, Sanga-Sanga Dalam.

Kemudian, ada Desa Sanga-Sanga Muara, Sari Jaya, Selerong, Lekaq Kidau, Senoni, Sanggulan, Tanjung Harapan, Beloro, Sebulu Moderen, Sebulu Ulu, Sebulu Ilir, Segihan, Giri Agung, Sumber Sari, Manunggal Daya, Mekar Jaya, Bukit Biru, Jahab, Timbau, Loa Ipuh Darat, Loa Ipuh, Melayu, Panji, Sukarame, Kampung Baru, Mangkurawang, Loa Tebu, Rampak Lambur, Bendang Raya, Anggana, Sidomulyo, Kutai Lama, Handil Terusan, Muara Pantuan, Muara Kaman Ulu, Muara Kaman Ilir, Sabintulung, Taratak, Benua Puhun, Rantau Hempang, Menampang Kanan, Menampang Kiri, Bunga Jadi, Panca Jaya, Sidomukti, Cipari Makmur, Lebaho Ulaq, Bukit Jering, Sedulang, Puan Cepak, Liang Buaya, Tunjungan, Kupang Baru, Muara Siran, Teluk Dalam, dan Loa Lepu.

“Kami mendampingi setiap tahap proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelatihan teknis bagi enumerator desa. Program ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan desa yang relevan,” ungkap Rajib saat diwawancarai Selasa (29/10/2024).

Partisipasi aktif masyarakat dan penerapan teknologi geospasial seperti drone dan GPS menjadi bagian penting dalam Program DDP untuk pemutakhiran data yang lebih akurat dan terpercaya.

Data demografis, kondisi infrastruktur, dan aset desa yang dikumpulkan akan diintegrasikan dengan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Agar informasi tetap akurat dan terkini, setiap desa wajib melakukan verifikasi data secara rutin.

Rajib menegaskan bahwa pemanfaatan data yang berkelanjutan akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik di desa.

Rajib menjelaskan bahwa Data Desa Presisi dirancang dengan akurasi dan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi aktual di desa.

Pengumpulan, validasi, dan verifikasi data dilakukan dengan memastikan setiap tahap mematuhi standar akurasi yang optimal.

Rajib menyampaikan harapannya agar penerapan DDP dapat menjadi model nasional dalam mengedepankan perencanaan berbasis fakta dan bukti.

“Kami ingin memastikan bahwa data ini menjadi alat penting untuk menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan layanan publik di desa,” sambungnya.

Dengan dukungan dari IPB, Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mempelopori penerapan data presisi dalam perencanaan desa, yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih efektif dan inklusif sambil memastikan kebijakan dan program pemerintah lebih tepat sasaran di Kalimantan Timur. (adv)