MEGAPOLITIK.COM - Gangguan pasokan listrik yang terus berulang di Samarinda, Kalimantan Timur, memicu kritik dari DPRD Kota Samarinda.
Pemadaman bergilir yang berlangsung selama berbulan-bulan dinilai membutuhkan penyelesaian nyata, terlebih penjelasan mengenai kerusakan mesin pembangkit belum memberikan kepastian kapan pelayanan kembali normal.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta perusahaan penyedia listrik tersebut bertanggung jawab atas dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, penyampaian permohonan maaf setiap kali jadwal pemadaman diumumkan tidak cukup untuk menjawab keresahan pelanggan yang aktivitas sehari-harinya terganggu.
Rohim juga mendorong pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
Salah satu bentuk tanggung jawab yang diusulkannya ialah pemotongan tagihan listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan di Samarinda, mengingat gangguan pasokan disebut terjadi secara berkala.
“Mestinya karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu namanya tanggung jawab,” kata Rohim, ditemui di DPRD Samarinda.
Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penanganan gangguan, bukan sekadar informasi pemadaman yang terus diperbarui tanpa kejelasan penyelesaian.
Pelayanan listrik yang tidak stabil dinilai dapat menghambat kegiatan rumah tangga, usaha, maupun aktivitas lain yang bergantung pada pasokan energi.
Persoalan tersebut juga membuat Rohim mempertanyakan penjelasan PLN mengenai kerusakan sejumlah mesin pembangkit yang disebut menjadi penyebab gangguan.
Menurutnya, apabila masalah teknis telah berlangsung dalam waktu lama, semestinya sudah ada langkah perbaikan yang terukur agar pemadaman tidak terus berulang hingga berbulan-bulan.
“Barang macam apa yang tidak bisa diperbaiki? Kalau memang rusak tinggal diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, beli yang baru,” tegas Rohim.
Bagi Rohim, lamanya gangguan perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi penanganan yang dilakukan perusahaan.
Ia menduga persoalan yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan kerusakan peralatan, tetapi juga berpotensi menyangkut sistem pengelolaan internal PLN.
Ia turut menyoroti pemberitaan mengenai kerugian perusahaan di tingkat pusat yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh.
Meski demikian, ia menyebut belum mengetahui secara pasti apakah kondisi tersebut memiliki hubungan dengan masalah pelayanan listrik yang terjadi di daerah.
“Ini masalahnya di manajemennya, apakah terjadi di pusat lalu berdampak ke daerah, itu yang kita tidak tahu,” sebut Rohim.
Kondisi kelistrikan di Kalimantan Timur juga menjadi sorotan karena daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara.
Rohim mempertanyakan mengapa gangguan pasokan listrik masih berlangsung berkepanjangan di wilayah yang memiliki sumber daya energi tersebut.
Ia menyebut DPRD, baik di tingkat kota maupun provinsi, telah beberapa kali memanggil pihak PLN untuk membahas persoalan pemadaman.
Namun, menurutnya, berbagai pertemuan itu belum menunjukkan perubahan signifikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Rohim menilai penanganan persoalan perlu melibatkan langkah pemeriksaan yang lebih mendalam.
Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) melakukan audit dan pemeriksaan untuk menelusuri penyebab gangguan berkepanjangan serta memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau saya pribadi sudah putus asa. Makanya saran saya tidak usah dipanggil. APH masuk, lakukan audit dan pemeriksaan, PLN juga diminta memberi kompensasi atas pelayanan yang tidak perform,” tegasnya.
Selain persoalan audit dan kompensasi, Rohim turut menyinggung alternatif pengelolaan kelistrikan melalui Danantara, seperti wacana yang dikaitkan dengan pengelolaan listrik di Batam setelah wilayah tersebut mengalami pemadaman total.
Menurutnya, opsi perubahan pengelolaan dapat dipertimbangkan apabila mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia berpandangan, pembenahan sektor kelistrikan perlu berorientasi pada kepentingan pelanggan.
Setiap alternatif yang ditawarkan harus dinilai berdasarkan kemampuan meningkatkan keandalan pasokan, memperbaiki kualitas layanan, dan mencegah gangguan serupa terus berulang.
“Alternatif itu bisa diuji dulu di tengah persoalan kelistrikan, tentu saya setuju, asal itu lebih bagus. Maka dapat dicoba dulu,” demikian Abdul Rohim.
Rohim berharap persoalan pemadaman di Samarinda segera mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Audit terhadap pengelolaan, evaluasi penanganan gangguan, serta pertimbangan kompensasi bagi pelanggan dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan pelayanan listrik yang lebih andal. (adv)





