MEGAPOLITIK.COM -  Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 dilakukan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) asal Kutai Kartanegara (Kukar), Didik Agung Eko Wahono pada Kamis (29/5/2025).

PDD ke-5 itu dilaksanakan di Desa  Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan turut menghadirkan dua narasumber, atas nama Adi Sucipto dan Muhammad Miftah.

Dalam kesempatan itu, Didik Agung Eko Wahono menjelaskan soal Prioritas Kebijakan Publik. 

Ia sampaikan bahwa kebijakan publik menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

"Tak hanya sekadar keputusan politik, kebijakan publik merupakan instrumen resmi negara dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan serta kesejahteraan rakyat," jelasnya. 

Secara sederhana, dilanjutkan Didik Agung, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan atau tindakan strategis yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik.

"Bentuknya bisa berupa undang-undang, peraturan, program, maupun kebijakan administratif lainnya. Semua kebijakan ini dirancang dengan satu tujuan utama, menghadirkan solusi atas kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat," jelasnya. 

Sementara itu, Adi Sucipto, salah satu narsum menjelakan soal proses perumusan dan tahapan hingga akhirnya kebijakan bisa diambuil. 

"Dimulai dari penetapan agenda, dimana tahap awal identifikasi persoalan yang mendesak untuk ditangani pemerintah. Pada fase ini, isu-isu yang dianggap penting oleh publik maupun pemangku kepentingan mulai masuk ke dalam agenda kebijakan," katanya. 

Dari sana, pemerintah mulai menyusun berbagai alternatif solusi. Proses ini melibatkan kajian akademik, konsultasi publik, dan perumusan rencana aksi konkret.

"Kemudian dari berbagai opsi yang ada, pemerintah memilih satu atau beberapa kebijakan untuk diterapkan. Keputusan ini biasanya diambil oleh lembaga eksekutif atau legislatif, tergantung pada jenis kebijakannya," lanjutnya.

Proses itu terus berlangsung hingga masuk ke tahapan implementasi, serta evaluasi kebijakan. 

Di akhir, kepada awak media, Didik Agung Eko Wahono sampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam proses kebijakan publik sangat krusial, karena kebijakan inilah yang menentukan arah pembangunan nasional.

"Lewat pendekatan yang sistematis dan berbasis data, kebijakan publik yang tepat menjadi alat penting dalam mengatasi persoalan masyarakat dan menciptakan perubahan yang berarti. Dengan memahami bagaimana proses ini berjalan, masyarakat juga bisa lebih aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka," pungkasnya. (adv)