MEGAPOLITIK.COM - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, bertemu langsung dengan warga Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Minggu, 24 Agustus 2025.

Dalam pertemuan itu, ia membahas soal Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), spesifiknya pada kebijakan lingkungan yang berorientasi berkesinambungan dan berkeadilan. 

Pembahasan turut menghadirkan narasumber Sutardi dan Opiek, dengan Benny sebagai moderator.

Dialog ini memberikan kesempatan bagi warga untuk memahami dan menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga. Kebijakan yang kami dorong harus memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, agar manfaatnya dapat dinikmati generasi sekarang maupun yang akan datang,” ujar Didik Agung Eko Wahono dalam sambutannya.

Sutardi menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap kebijakan lingkungan.

“Kebijakan berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi. Semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta—harus memiliki peran yang seimbang dalam menjaga keberlangsungan lingkungan,” jelasnya.

Opiek menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci sukses implementasi kebijakan.

“Semakin warga dilibatkan sejak awal, semakin tinggi kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab, warga Desa Manunggal Jaya menyampaikan berbagai pertanyaan, mulai dari pengelolaan sampah, pelestarian hutan, hingga program penghijauan yang melibatkan komunitas lokal.

Benny, selaku moderator, memfasilitasi diskusi agar setiap aspirasi terdengar dan dicatat sebagai bahan pertimbangan DPRD Kaltim dalam menyusun kebijakan.

Didik Agung Eko Wahono menegaskan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk menjadikan aspirasi warga sebagai acuan utama dalam perumusan peraturan daerah.

“Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan harus lahir dari kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Dialog seperti ini menjadi sarana penting untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi lokal dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dapat berjalan beriringan.

Dengan keterlibatan aktif warga, DPRD Kaltim berharap setiap kebijakan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam di Kaltim. (adv)