MEGAPOLITIK.COM -  Sejumlah anggota DPR RI dari partai berbeda resmi dinonaktifkan buntut pernyataan kontroversial dan aksi viral di Sidang Tahunan MPR 2025.

Publik pun bertanya-tanya, apakah mereka masih akan menerima gaji sebagai wakil rakyat?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan penjelasan.

Menurutnya, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tetap mendapatkan hak gaji.

“Kalau dari sisi aspek teknis, ya masih terima gaji,” kata Said Abdullah kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Said Abdullah: UU MD3 Tak Mengenal Istilah Nonaktif

Lebih lanjut, Said Abdullah menegaskan bahwa baik dalam Undang-Undang MD3 maupun Tata Tertib DPR, tidak ada istilah "nonaktif".

Meski demikian, ia tetap menghormati keputusan partai-partai terkait yang mengambil langkah tersebut.

“Baik tatib maupun Undang-Undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, dan Golkar. Sebaiknya pertanyaan itu dikembalikan ke masing-masing partai,” jelasnya.

Daftar Anggota DPR RI yang Dinonaktifkan

Gelombang penonaktifan anggota DPR RI ini berawal dari Partai NasDem, kemudian diikuti oleh PAN dan Golkar. Berikut daftar nama anggota dewan yang dinonaktifkan:

• Ahmad Sahroni – Wakil Ketua Komisi III DPR RI (NasDem)
• Nafa Urbach – Anggota Komisi IX DPR RI (NasDem)
• Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI & Sekjen PAN
• Surya Utama (Uya Kuya) – Anggota Komisi IX DPR RI (PAN)
• Adies Kadir – Wakil Ketua DPR RI (Golkar)

Mereka dinonaktifkan buntut dari pernyataan soal tunjangan DPR RI yang dinilai menyinggung publik serta aksi berjoget yang viral di Sidang Tahunan MPR.

Meskipun sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing, secara hukum mereka masih berhak menerima gaji karena aturan resmi DPR RI tidak mengenal istilah "nonaktif".

Polemik ini menimbulkan perdebatan baru terkait transparansi, moralitas, dan tanggung jawab wakil rakyat di mata publik. (tam)