MEGAPOLITIK.COM - Mengulas profil Gus Yahya atau KH Yahya Cholil Staquf di tengah isu pemakzulannya serta mengenal lima ketua umum PBNU yang menjabat sebelum Gus Yahya.

Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) memanas setelah beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025. 

Dalam dokumen tersebut, sejumlah pengurus meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, untuk mundur dalam waktu tiga hari atau menghadapi pemecatan.

Isu ini tak main-main karena menyentuh integritas kepemimpinan, tata kelola organisasi, dan nilai dasar NU.

Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menolak keras. 

Gus Yahya menyatakan bahwa keputusan rapat Syuriyah tersebut tidak sah secara organisasi karena bertentangan dengan AD/ART PBNU.

Menurut Gus Yahya, forum harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum.

Selain itu, Gus Yahya mengaku belum pernah menerima surat resmi terkait risalah yang beredar.

Sebagai respon atas ketegangan ini, sekitar 50 kiai sepuh PBNU melakukan silaturahim ulama di Jakarta.  

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati bahwa tidak akan ada pemakzulan terhadap Gus Yahya dan menegaskan kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan, yakni hingga muktamar berikutnya. 

Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, menegaskan bahwa penggantian pimpinan hanya bisa dilakukan melalui Muktamar NU sesuai mekanisme AD/ART.

Terlepas dari dinamika itu, berikut bagian yang memuat profil Gus Yahya.

Profil Gus Yahya

KH Yahya Cholil Staquf lahir pada 16 Februari 1966 di Rembang, Jawa Tengah. 

Gus Yahya tumbuh dalam tradisi pesantren NU ayahnya adalah KH Muhammad Cholil Bisri dan keluarganya sangat berakar di dunia keulamaan.  

Pendidikan Gus Yahya diawali di pondok pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang, kemudian melanjutkan ke pesantren Al‑Munawwir Krapyak di Yogyakarta di bawah KH Ali Maksum. 

Saat kuliah, Gus Yahya belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan aktif di organisasi mahasiswa HMI FISIPOL UGM pada periode 1986–1987.

Kariernya dalam organisasi Ke-NU’an cukup panjang yang dapat dilihat di profil Gus Yahya. 

Sebelum menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya pernah menjabat sebagai Katib ‘Aam PBNU (sekretaris tinggi) pada periode 2015–2021. 

Kemudian, dalam Muktamar PBNU ke-34 di Lampung 2021, Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan 2021–2026 dengan perolehan 337 suara dari 548 muktamirin. 

Dalam kancah politik nasional, Gus Yahya pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada era akhir 1990-an. 

Pada 2018, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Dalam visi keagamaan, Gus Yahya dikenal sangat menekankan moderasi Islam, dialog lintas agama, dan peran NU sebagai pemersatu bangsa. 

Selain itu, Gus Yahya juga aktif di arena internasional melalui gagasan “Islam rahmatan lil alamin” dan keterlibatannya dalam berbagai forum global. 

Daftar Lima Ketua PBNU sebelum Gus Yahya

Masa jabatan Ketua Umum PBNU secara organisatoris ditetapkan berlangsung selama lima tahun untuk setiap periode dan diputuskan melalui Muktamar. 

Pada aturan yang berlaku sebelum munculnya gagasan pembatasan periode, tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali seorang Ketua Umum PBNU boleh menjabat. 

Selama kembali dipilih melalui mekanisme Muktamar, seorang Ketum PBNU dapat melanjutkan kepemimpinan ke periode berikutnya.

Berikut adalah daftar lima ketua Umum PBNU yang menjabat sebelum Gus Yahya:

1. KH Muhammad Dahlan (1954–1956)

Dia menjabat sebagai Ketua Umum PBNU setelah Muktamar ke-20 PBNU (1954). 

Masa kepemimpinannya relatif singkat, sekitar dua tahun, sebelum digantikan oleh Idham Chalid.

2. Dr. (H.C.) KH Idham Chalid (1956–1984)

Idham Chalid memimpin Ketua Umum PBNU selama hampir 28 tahun. 

Ia dipilih pada Muktamar ke-21 (1956) dan terus menjabat melalui sejumlah muktamar ke-22 (1959), ke-23 (1962), ke-24 (1967), ke-25 (1971), dan ke-26 (1979).

Era kepemimpinan ini mencakup masa Orde Lama dan awal Orde Baru.

3. Dr. (H.C.) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1984–1999)

Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 (1984), lalu terpilih kembali di muktamar ke-28 (1989) dan ke-29 (1994). 

Masa jabatannya berakhir ketika dia aktif dalam kancah politik nasional, termasuk menjadi Presiden RI.

4. KH Ahmad Hasyim Muzadi (1999–2010)

Muzadi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU setelah Muktamar ke-30 (1999), dan kemudian kembali terpilih di Muktamar ke-31 (2004). 

Masa jabatannya mencakup fase pascareformasi di Indonesia.

5. Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, M.A. (2010–2021)

Said Aqil Siradj menjabat Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-32 (2010) dan kembali di Muktamar ke-33 (2015). 

Kepemimpinannya cukup lama sebelum digantikan oleh Gus Yahya.

Kesimpulan

Ketegangan politik internal di tubuh PBNU menunjukkan bahwa posisi Gus Yahya berada dalam tanda tanya pada kepemimpinannya, meski mayoritas kiai sepuh menegaskan tidak ada dasar pemakzulan di luar muktamar. 

Melihat dari profil Gus Yahya bagaimana latar belakang karier dan pendidikan memperlihatkan kapasitasnya dalam memimpin organisasi.

Dalam situasi itu, rekam jejak panjang pada para Ketua Umum PBNU sebelumnya memberi konteks bahwa pergantian kepemimpinan di NU selalu ditentukan melalui mekanisme organisasi yang mapan dan bukan melalui tekanan internal jangka pendek. (daf)