MEGAPOLITIK.COM -  Media ternama asal Inggris, The Guardian, menyoroti kondisi terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Dalam laporannya berjudul “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’”, jurnalis Michael Nielson menggambarkan proyek ambisius tersebut kini terancam menjadi “kota hantu” akibat penurunan pendanaan dan lemahnya minat untuk pindah dari Jakarta.

Tiga tahun setelah pertama kali diluncurkan oleh mantan presiden Joko Widodo, IKN kini menghadapi tantangan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

The Guardian mencatat, alokasi dana negara untuk pembangunan ibu kota baru ini merosot lebih dari setengahnya—dari £2 miliar (sekitar Rp40 triliun) pada 2024 menjadi hanya £700 juta (sekitar Rp14 triliun) di 2025.

Tahun depan, dana yang disiapkan bahkan turun lagi menjadi £300 juta (sekitar Rp6 triliun), hanya sepertiga dari total kebutuhan.

Tak hanya itu, investasi swasta juga disebut gagal memenuhi target, dengan kekurangan lebih dari £1 miliar dari proyeksi awal pemerintah.

Kota Masih Sepi, Pegawai Negeri Enggan Pindah

Dalam laporannya, Nielson menggambarkan suasana Nusantara yang sepi, dengan hanya beberapa tukang kebun dan wisatawan yang terlihat di antara bangunan futuristik. “Nusantara’s boulevards are largely empty,” tulisnya.

Hingga akhir 2025, baru sekitar 2.000 pegawai negeri dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di wilayah ibu kota baru, jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.

Sejumlah fasilitas penting seperti apartemen, gedung kementerian, dan rumah sakit memang telah dibangun, namun sebagian besar kawasan masih dalam tahap konstruksi.

Prabowo, yang disebut belum pernah mengunjungi Nusantara sebagai presiden, juga dilaporkan menurunkan status kota tersebut menjadi “ibu kota politik” sejak Mei 2025.

Keputusan ini baru diumumkan ke publik pada September.

Herdiansyah Hamzah, akademisi hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, mengatakan kepada The Guardian bahwa proyek IKN “sudah seperti kota hantu” sejak awal.

“Secara politik, Nusantara ini tidak mau mati, tapi juga tidak mau hidup,” ujarnya dalam pemberitaan tersebut. 

Ekonomi Warga Sekitar Turun, Dampak Lingkungan Mengkhawatirkan

Selain persoalan dana dan status, laporan The Guardian juga menyoroti dampak ekonomi dan lingkungan dari proyek IKN.

Beberapa pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Sepaku mengaku pendapatan mereka anjlok sejak 2024.

Sementara itu, WALHI memperingatkan potensi bencana ekologis akibat pembukaan lebih dari 2.000 hektare hutan mangrove untuk pembangunan infrastruktur baru.

Di laporan tersebut, Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, membantah tudingan penurunan komitmen pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pendanaan untuk IKN tidak dipotong, melainkan “direalokasi”.

“Funding is there, political commitment is there. Why should we doubt that?” katanya kepada The Guardian.

Basuki juga menekankan bahwa Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan hanya 25% area dari 252.000 hektare yang akan dibangun, sementara sisanya tetap dijaga sebagai ruang hijau.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai fokus utama Prabowo kini lebih tertuju pada program makan siang gratis nasional dengan anggaran mencapai £15 miliar pada akhir 2026.

Sebagian analis bahkan memprediksi Nusantara bisa berakhir bukan sebagai pusat pemerintahan, melainkan menjadi destinasi wisata modern di tengah hutan Kalimantan.

Akademisi Unmul: IKN Berdandan Gaya Sendiri, Lupa Lingkungan Sekitar

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, kepada media ini menilai pembangunan nasional akan berisiko besar jika dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Ia menyebut langkah tersebut sama saja dengan “bunuh diri ekonomi”.

Dalam pandangannya, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terlalu menonjolkan tampilan luar ketimbang esensi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“IKN ini seperti perempuan cantik, sibuk berdandan dengan gaya sendiri tetapi lupa lingkungan sekitar,” ujar Purwadi, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia saat ini berada di ambang kritis.

Pemerintah, kata dia, menghadapi beban utang pokok sebesar Rp1.100 triliun dan bunga sekitar Rp500 triliun pada tahun depan. Dengan demikian, total pembayaran utang bisa menembus Rp1.600 triliun, sementara APBN hanya sekitar Rp3.600 triliun.

Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit.

Purwadi menilai pemerintah kini dihadapkan pada dua pilihan sulit: memangkas anggaran publik atau memaksakan proyek-proyek besar yang megah di permukaan namun minim manfaat ekonomi bagi rakyat.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digaungkan pemerintahan baru juga dinilai tidak realistis.

“Selama satu dekade Presiden Joko Widodo saja, angka 7 persen tidak pernah tercapai. Sekarang ekonomi malah cenderung melambat di kisaran 4,9 persen,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang efektif agar tekanan pajak terhadap masyarakat tidak semakin berat.

“Kalau beban negara makin besar, efek dominnonya akan ke mana-mana,” tegasnya.

DUDUK - Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo/ HO to Arusbawah.co

Purwadi juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat lokal di kawasan IKN. Contohnya, tender katering senilai Rp10 miliar per hari justru dimenangkan oleh vendor luar daerah.

“Seharusnya peluang seperti ini bisa diberikan ke BUMD atau pengusaha lokal. Tapi karena syaratnya berat dan sertifikasi tinggi, masyarakat lokal hanya jadi penonton,” ujarnya.

Ia menambahkan, perda yang mewajibkan 20 persen tenaga kerja IKN berasal dari lokal pun belum berjalan efektif.

“Kalau sertifikatnya bikin orang lokal enggan ikut, ya sama saja bohong,” ucapnya.

Akibatnya, IKN yang digadang-gadang sebagai superhub ekonomi justru menciptakan paradoks.

“Investasi besar, MoU luar negeri banyak, tapi dampak ekonominya ke daerah hampir tak terasa,” katanya.

Purwadi menilai seharusnya keberadaan IKN bisa menjadi ledakan ekonomi bagi Kalimantan Timur.

Namun kenyataannya, inflasi justru meningkat di Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, sementara tujuh kabupaten/kota lainnya masih jauh dari konsep pertumbuhan inklusif.

“Penyakit ekonomi itu dua: inflasi dan deflasi. Sekarang dua-duanya muncul di wilayah kita,” ujarnya.

Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa pembangunan besar seperti IKN semestinya berfokus pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar infrastruktur megah.

“Tanpa itu, proyek besar hanya akan jadi ‘perempuan cantik berdandan’, menarik dilihat tapi tak menyentuh warga sekitar,” tutupnya. (tam)