MEGAPOLITIK.COM -  Mahkamah Agung Brasil memerintahkan mantan Presiden Jair Bolsonaro untuk mengenakan gelang kaki elektronik, menjalani jam malam, dan menjauhi kantor kedutaan asing.

Langkah ini diambil karena Bolsonaro dianggap berisiko melarikan diri setelah ia dan putranya, Eduardo Bolsonaro, diduga melobi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membantunya keluar dari masalah hukum.

Bolsonaro saat ini menghadapi ancaman hukuman penjara atas tuduhan percobaan kudeta setelah kalah dalam pemilu 2022.

Polisi Brasil menuduhnya bekerja sama dengan Eduardo untuk melobi pemerintahan Trump di Washington, D.C., agar menjatuhkan sanksi kepada Brasil dan menghentikan proses hukum terhadap dirinya.

Akibatnya, pengadilan melarang Bolsonaro berkomunikasi dengan Eduardo dan memerintahkan agar ia tidak menggunakan media sosial.

Trump bahkan mengancam akan memberlakukan tarif 50% atas ekspor Brasil mulai 1 Agustus jika pemerintah Brasil tidak menghentikan apa yang disebutnya sebagai "perburuan penyihir" terhadap Bolsonaro.

Presiden Brasil saat ini, Luiz Inácio Lula da Silva, menanggapi ancaman itu dengan tegas.

"Brasil tidak bisa tunduk pada presiden AS yang bertindak seperti kaisar dunia," ujarnya melansir dari Upi.com, Sabtu (19/7/2025). 

Menurut Lula, ancaman tarif tersebut tidak masuk akal dan menunjukkan sikap dominasi yang tidak pantas.

Pada Kamis malam, Trump mengunggah pernyataan di media sosial yang meminta agar tuntutan terhadap Bolsonaro dicabut. Namun keesokan harinya, polisi Brasil justru menggeledah rumah dan kantor Bolsonaro.

Dalam salinan putusan pengadilan, Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes menyatakan bahwa "upaya untuk menyeret fungsi Mahkamah Agung Federal ke bawah pengawasan negara lain merupakan serangan terhadap kedaulatan nasional."

30 Wakil Menteri Dirasa Langgar Konstitusi

Eduardo Bolsonaro, yang juga anggota parlemen Brasil, disebut secara aktif melobi Trump untuk menekan Brasil agar menghentikan proses hukum terhadap ayahnya.

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi sebelumnya, telah disebutkan bahwa setidaknya 30 wakil menteri menjabat sebagai komisaris BUMN—yang kini dinilai inkonstitusional.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan bahwa tindakan para wakil menteri yang merangkap jabatan tersebut harus segera dihentikan karena melanggar konstitusi.

"Kalau tidak diberhentikan, bisa berdampak pada keabsahan penyelenggaraan BUMN, bahkan bisa masuk ranah pidana," ujarnya.

Pengacara Bolsonaro: Langkah Ini Tak Adil

Tim kuasa hukum Bolsonaro menyatakan “terkejut dan marah” atas keputusan pengadilan yang memberlakukan tindakan pencegahan tersebut.

Mereka mengklaim bahwa Bolsonaro selalu kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun pengadilan tetap menolak keberatan tersebut.

Ketika berbicara kepada wartawan pada Jumat (18/7), Bolsonaro menyebut gelang kaki yang dikenakannya sebagai “bentuk penghinaan terbesar.”

Ia juga membantah bahwa dirinya berniat kabur dari Brasil dan menegaskan bahwa kasus ini merupakan upaya politis untuk mencegah dirinya maju dalam Pilpres 2026.

Survei terbaru bahkan menunjukkan bahwa Bolsonaro masih memiliki peluang menang tipis jika diperbolehkan mencalonkan diri.

Sementara itu, Jaksa Agung Brasil, Paulo Gonet, telah merilis dokumen setebal 517 halaman yang menyerukan agar Bolsonaro dinyatakan bersalah.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Bolsonaro secara sistematis berusaha menggoyahkan tatanan demokrasi sejak menjabat hingga setelah kalah dalam pemilu.

“Bukti menunjukkan bahwa terdakwa secara konsisten, sepanjang masa jabatannya dan setelah kekalahan di pemilu, menghasut pemberontakan dan mengganggu stabilitas negara hukum demokratis,” ujar Gonet dalam dokumen tersebut. (tam)