MEGAPOLITIK.COM -  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menarik kembali atau mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap.

Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) sore.

Menurut Luhut, program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di daerah.

Karena itu, ia menekankan agar dana yang sudah disiapkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

“Penyerapan anggaran MBG sekarang terlihat sangat membaik, sehingga Menkeu tidak perlu mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.

Serapan Anggaran MBG Disebut Membaik

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyoroti perkembangan positif dari kinerja penyerapan anggaran MBG.

Ia menilai adanya peningkatan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya BGN, semakin serius dalam menjalankan program ini.

Luhut juga memperingatkan agar seluruh anggaran yang sudah disiapkan tidak dibiarkan mangkrak. Ia menekankan, penggunaan anggaran yang tepat sasaran bukan hanya mendukung gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

“Kalau uang berputar di bawah, otomatis menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dengan optimalisasi penyerapan, dana program MBG akan berdampak pada petani, pedagang, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan makanan bergizi.

Menkeu Purbaya: Anggaran Bisa Dialihkan Jika Tak Terserap

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran MBG sebesar Rp71 triliun berpotensi tidak terserap sepenuhnya pada 2025.

Ia bahkan mengklaim telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan dana yang tidak digunakan ke program lain, seperti pengurangan defisit atau pembayaran utang.

“Kalau di akhir Oktober (2025) kita hitung dan ternyata serapan anggaran MBG hanya sekian, ya kita ambil uangnya. Tidak boleh ada uang nganggur yang hanya di-earmark sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jumat (19/9).

Purbaya menegaskan bahwa prinsip utama pengelolaan keuangan negara adalah efisiensi.

Menurutnya, tidak boleh ada dana besar yang dibiarkan tidak terserap karena bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang mendesak.

Meski begitu, ia menambahkan, jika kinerja serapan anggaran MBG membaik, Kementerian Keuangan tak ragu menambah alokasi program tersebut.

“Kalau BGN bisa lebih cepat menyerap anggaran, bisa kita tambah. Tapi realistisnya, 100 persen terserap itu sulit,” tegasnya.

Luhut Ingatkan Pentingnya MBG untuk Ekonomi dan Gizi Anak

Menanggapi wacana pemindahan anggaran, Luhut mengingatkan agar Kemenkeu berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Ia menyebut MBG bukan hanya sekadar program bantuan makan, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan program ini akan menentukan masa depan generasi muda, karena gizi anak sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan, kesehatan, hingga produktivitas di masa depan.

“Ini bukan soal anggaran bisa terserap atau tidak, tapi soal masa depan anak bangsa. Kalau anggarannya digunakan dengan baik, manfaatnya bukan hanya hari ini, tapi 10-20 tahun ke depan,” tutur Luhut.

Selain itu, ia menegaskan, serapan yang baik akan berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Setiap perputaran uang dari program MBG, mulai dari pembelian bahan makanan lokal hingga distribusi ke sekolah, akan memperkuat daya beli masyarakat di tingkat bawah.

Tantangan Program MBG: Serapan dan Pengawasan

Meski menjadi program prioritas, MBG juga tidak lepas dari berbagai tantangan.

Salah satunya terkait kasus keracunan makanan di beberapa daerah, seperti di Agam, Sumatera Barat, dan Timor Tengah Selatan, NTT.

Kejadian ini sempat memunculkan kritik publik terhadap standar kualitas dan pengawasan dalam implementasi program.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan perlunya evaluasi berkala, termasuk meminta BGN melaporkan progres penyerapan anggaran setiap minggu di depan Komisi XI DPR RI.

“Kalau serapannya bagus, kami dukung bahkan dengan penambahan anggaran. Tapi kalau tidak ada perbaikan, ya wajar saja kalau sebagian anggaran dialihkan,” tegasnya. (tam)