MEGAPOLITIK.COM - Pada Kamis (22/8/2024), Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi salah satu pusat aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

Aksi ini diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (Makara), yang bergabung dengan gerakan nasional yang memprotes langkah DPR RI dan pemerintah yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ratusan mahasiswa berkumpul di depan gerbang Universitas Mulawarman di Jalan M Yamin.

Mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap DPR RI, yang dianggap tidak mengindahkan keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait pelaksanaan pilkada.

Aksi ini terkoordinasi dengan gerakan 'Peringatan Darurat Indonesia' yang menyebar cepat di media sosial, sebagai respon atas kekhawatiran tentang arah demokrasi di tanah air.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi dalam negara demokrasi.

"Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati oleh semua pihak. Meskipun ada protes, itu sebagai wujud demokrasi yang sehat, di mana masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mereka," ujar Seno Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, Seno Aji berharap bahwa masyarakat dapat memahami dinamika politik yang sedang berlangsung dan menerima keputusan-keputusan yang telah diambil sebagai bagian dari proses demokrasi yang lebih luas.

"Aksi di Samarinda ini menjadi salah satu dari banyak demonstrasi yang berlangsung di seluruh Indonesia, menandai pentingnya pengawasan masyarakat terhadap proses politik di negara ini," pungkasnya. (adv)