Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Kukar

Lahan Eks Kalpataru Kukar Terancam Dilelang, DPRD Kukar Soroti Nasib Tanah Milik Warga

Jumat, 20 November 2026 - 11:43

DPRD KUKAR - Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani/ Foto: Megapolitik

MEGAPOLITIK.COM - Persoalan kepemilikan lahan eks Kalpataru Group di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan baru setelah salah satu perusahaan dalam grup tersebut dinyatakan pailit. 

Masyarakat khawatir tanah yang selama ini mereka kuasai, tetapi tidak pernah dibebaskan maupun dibayar ganti ruginya, justru ikut masuk dalam pemberesan dan pelelangan aset perusahaan.

Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar yang mempertemukan masyarakat terdampak dengan pihak kurator untuk mencari kepastian status lahan. 

Dewan meminta proses kepailitan tidak mengabaikan riwayat penguasaan tanah serta hak masyarakat yang masih dipersoalkan.

Pembahasan berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dengan agenda membahas status Hak Guna Usaha (HGU), pengelolaan aset kepailitan, tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak.

Ahmad Yani menilai pertemuan langsung antara masyarakat, kurator, dan kuasa hukum diperlukan agar masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingannya. 

Sebab, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan, tetapi juga kewajiban pinjaman perbankan yang membuat pemberesan aset perusahaan melibatkan kepentingan kreditur.

DPRD menyoroti dua persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. 

Pertama, kepastian pencabutan atau pembatalan HGU setelah izin usaha perusahaan dicabut. 

Kedua, penyelesaian klaim penguasaan lahan masyarakat yang berhadapan dengan kewenangan kurator dalam mengelola aset kepailitan.

Salah satu kendala yang ditemukan adalah belum tersampaikannya Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan perizinan kepada pihak yang menangani perkara, termasuk pengadilan di Surabaya.

DPRD menilai dokumen tersebut harus segera disampaikan agar pihak kurator dan pengadilan mengetahui riwayat perizinan perusahaan. 

Informasi itu juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan aset.

Ahmad Yani mengingatkan pencabutan izin usaha tidak boleh diabaikan dalam proses kepailitan. 

Menurutnya, perusahaan maupun pihak yang nantinya menangani aset tidak semestinya kembali menjalankan aktivitas perkebunan, termasuk pemanenan dan kegiatan operasional lainnya, dengan mengatasnamakan perusahaan yang izinnya telah dicabut.

DPRD juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan kurator sebelum ada tindakan di lapangan. 

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penguasaan atau pengelolaan lahan yang berpotensi memunculkan konflik baru.

Delapan Perusahaan Kalpataru Dicabut Izinnya Sejak 2021

Sekretaris Dinas Perkebunan Kukar, Samsiar, menjelaskan Kalpataru Group terdiri dari delapan grup perusahaan. Seluruh perusahaan tersebut telah dicabut izin usahanya sejak Juni 2021.

Namun, dari delapan grup perusahaan tersebut, baru satu perusahaan yang dinyatakan pailit dan memiliki kurator untuk menangani proses kepailitannya.

Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan batas aset yang dapat dibereskan oleh kurator. 

Terutama apabila lahan yang masuk dalam proses kepailitan ternyata memiliki riwayat penguasaan masyarakat dan tidak pernah diserahkan kepada perusahaan.

"Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah tanah yang sejak awal tidak pernah mereka serahkan, tidak pernah dibebaskan, dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi, justru berpotensi ikut menjadi objek penyitaan maupun pelelangan aset perusahaan," terangnya.

Sebagai tindak lanjut RDP, pemerintah daerah akan mengirimkan surat kepada pihak kurator dengan tembusan kepada pihak terkait. 

Surat tersebut memuat riwayat pencabutan izin seluruh perusahaan Kalpataru Group sejak Juni 2021.

Kurator juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan di lapangan. 

Dengan begitu, penanganan aset dapat mempertimbangkan informasi mengenai status perizinan dan persoalan penguasaan lahan masyarakat.

Persoalan Kalpataru Group sebenarnya telah diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah daerah sejak 2022. 

Saat itu, Bupati Kukar bersama tim telah menemui Direktur Jenderal Perkebunan dan memperoleh surat pengantar untuk diteruskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Namun, hingga RDP berlangsung, belum ada tindak lanjut mengenai pencabutan atau pembatalan HGU maupun penetapan kawasan tersebut sebagai tanah terlantar.

Persoalan semakin kompleks karena lahan HGU seluas sekitar 78 ribu hektare diketahui telah diagunkan di Bank Qatar yang berlokasi di luar negeri. 

Keberadaan jaminan tersebut membuat penyelesaian lahan berkaitan dengan kepentingan kreditur, perusahaan, dan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas sebagian kawasan.

Dalam RDP, masyarakat turut mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan HGU Kalpataru. 

Usulan tersebut diharapkan dapat memperjelas langkah penyelesaian sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.

Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyampaikan sejumlah tahapan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan status HGU.

Pemerintah daerah berharap komunikasi antara seluruh pihak dapat menghasilkan kepastian hukum. 

Sebab, penyelesaian tidak cukup hanya mempertimbangkan kepentingan kreditur dalam proses kepailitan, tetapi juga harus memperhatikan riwayat penguasaan lahan dan hak masyarakat.

DPRD Kukar mendorong agar persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh sehingga proses pemberesan aset tidak menimbulkan kerugian bagi warga yang selama ini menguasai lahan.

Kepastian status HGU dan kejelasan batas aset perusahaan menjadi bagian penting sebelum langkah lebih lanjut dilakukan. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink