MEGAPOLITIK.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi bahwa mereka tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek kereta cepat Whoosh (Jakarta–Bandung).
Proyek strategis nasional kereta cepat Whoosh ini kini berada di bawah sorotan tajam karena dugaan pembengkakan anggaran (mark-up) dan kelalaian dalam tata kelola.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah individu yang diduga mengetahui konstruksi kerja proyek tersebut, termasuk mekanisme pengadaan, pelaksanaan dan pembiayaan.
Ruang lingkup penyidikan mencakup dugaan penggelembungan anggaran dan pembengkakan biaya dalam proyek strategis nasional ini, demikian yang diuraikan oleh sejumlah pengamat antikorupsi.
Dugaan Penggelembungan Anggaran
Dugaan korupsi dalam proyek Whoosh muncul setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan melalui kanal YouTube pribadinya bahwa, adanya perbedaan besar antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok.
Menurutnya, biaya pembangunan proyek Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, jauh lebih mahal dibanding proyek serupa di Tiongkok yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan publik apakah terdapat unsur mark-up dalam proyek ini, dan siapa yang bertanggung jawab atas penggelembungan biaya tersebut.
Mahfud menilai perlu ada audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan dana.
Daftar Pejabat yang Turut Disorot
Terdapat beberapa nama pejabat yang disebut memiliki peran dalam proyek ini, meskipun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari KPK.
Berikut beberapa nama yang mencuat:
1.Joko Widodo (Jokowi) – Presiden Republik Indonesia yang kala itu menginisiasi atau mendukung pembangunan proyek Whoosh.
2. Luhut Binsar Pandjaitan – Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
3. Rini Soemarno – Mantan Menteri BUMN yang diduga memiliki tanggungjawab melalui Kementerian BUMN atas proyek ini.
4. Erick Thohir – Menteri BUMN periode berikutnya yang turut dikaitkan dengan proyek kereta cepat tersebut dalam pengawasan dan restrukturisasi kebutuhan.
5. Budi Karya Sumadi – Mantan Menteri Perhubungan yang juga disebut dalam sorotan publik atas proyek tersebut.
KPK Minta Pejabat Kooperatif
Dalam proses penyelidikan, KPK menegaskan agar seluruh pejabat dan pihak yang terlibat dalam proyek Whoosh bersikap terbuka dan kooperatif. Hingga kini, belum ada pihak yang mangkir dari pemanggilan.
“Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini,” kata Budi Prasetyo yang di kutip dari Antara.
Lembaga antirasuah itu juga meminta publik bersabar karena proses penyelidikan membutuhkan waktu.
KPK masih mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan klarifikasi terhadap berbagai data proyek yang bernilai setelah pembengkakan dari Rp 116 triliun tersebut.
Kesimpulan
KPK buka penyelidikan dugaan korupsi di proyek kereta cepat Whoosh akibat indikasi pembengkakan biaya dan potensi mark-up anggaran.
Meski belum ada tersangka, KPK menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan transparansi penggunaan dana. (daf)




