MEGAPOLITIK.COM - Wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam materi ajar sekolah mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur.

Bagi Komisi IV, pendidikan lingkungan bukan sekadar tambahan pelajaran, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya krisis ekologis dan bencana alam yang kian sering terjadi.

Berbagai bencana besar di Sumatera beberapa waktu lalu semakin menunjukkan minimnya kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam.

Isu kerusakan lingkungan kini bukan lagi persoalan teknis, melainkan ancaman langsung bagi keselamatan masyarakat.

“Saya sangat mendukung pernyataan Presiden soal pentingnya memasukkan pendidikan etika lingkungan, karena kita melihat sendiri bagaimana bencana di Sumatera membuktikan pentingnya kesadaran menjaga alam,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.

Ia menekankan bahwa pendidikan lingkungan tidak boleh hanya menjadi teori tambahan di buku pelajaran, tetapi harus menjadi dasar dalam pembentukan karakter generasi muda.

“Etika lingkungan perlu hadir di setiap mata pelajaran, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai bagian dari pembentukan karakter anak sejak dini. Sebab tanpa etika, pemanfaatan alam yang tidak bijak justru memperbesar risiko bencana,” lanjut politisi PKB tersebut.

Menurutnya, langkah Presiden memperkuat materi pendidikan lingkungan harus dibarengi dengan penyesuaian kurikulum, pelatihan guru, serta integrasi nilai ekologis dalam berbagai aktivitas sekolah agar tidak berhenti pada slogan semata.

Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah dengan tekanan ekologis tinggi, mulai dari deforestasi hingga kerusakan daerah aliran sungai (DAS) sehingga pembelajaran lingkungan harus lebih konkret dan relevan dengan situasi nyata di lapangan.

Damayanti juga menegaskan bahwa pendidikan lingkungan yang kuat dapat menjadi langkah pencegahan bencana jangka panjang.

Anak-anak yang memahami prinsip keberlanjutan sejak dini berpotensi tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap pengelolaan hutan, air, dan tanah.

Dengan pandangan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim berharap kebijakan pendidikan lingkungan tidak hanya berhenti sebagai wacana nasional, melainkan benar-benar diterapkan secara sistematis sehingga generasi Kaltim memiliki kesadaran ekologis yang solid dan siap menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

(adv)