MEGAPOLITIK.COM -  Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa peresmian perdana Koperasi Desa Merah Putih akan dilaksanakan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.

Lokasi tersebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada alasan khusus selain memang harus memilih satu tempat sebagai awal,” ujar Budi Arie di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.

Peluncuran ini menjadi awal dari program besar pembentukan 80.560 unit Koperasi Desa Merah Putih yang akan tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Pemerintah menetapkan koperasi ini sebagai pusat layanan ekonomi rakyat sekaligus sebagai hub penyaluran bantuan sosial dan logistik dasar.

103 Koperasi Percontohan Siap Diperkenalkan ke Publik

Sebagai bagian dari peluncuran nasional, 103 Kopdes/Kel Merah Putih percontohan telah disiapkan oleh Satgas Nasional.

Koperasi-koperasi ini akan diperkenalkan secara serentak melalui siaran virtual ke seluruh daerah.

“103 titik ini tersebar di seluruh provinsi dan akan menjadi model operasional koperasi berbasis desa ke depan,” jelas Budi Arie saat Rapat Koordinasi Terbatas di Klaten pada 13 Juli 2025.

Fasilitas Kopdes Merah Putih: Lebih dari Sekadar Koperasi

Budi menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa. Ia dirancang sebagai badan usaha terpadu yang akan memiliki unit-unit seperti:

• Gerai sembako murah
• Klinik desa dan layanan obat
• Unit simpan pinjam
• Gudang penyimpanan dingin
• Penyalur bantuan PKH, gas subsidi, dan pupuk bersubsidi

“Koperasi ini akan menjadi simbol gotong royong dan fondasi kebangkitan ekonomi dari desa,” ujar Budi Arie.

Kritik: Model Sentralistik Dianggap Berisiko

Namun, program ini tidak lepas dari kritik. Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi (Akses), Suroto, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pendekatan top-down dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pengalaman masa lalu—seperti pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru—membuktikan bahwa koperasi yang terlalu bergantung pada bantuan pemerintah rentan gagal dan disalahgunakan.

“Kalau semua dimodali oleh pusat, tanpa kemandirian, tanggung jawabnya minim. Pemerintah seharusnya belajar dari sejarah,” ujar Suroto, yang juga CEO Induk Koperasi Rakyat (Inkur), melansir dari pemberitaan Tempo. 

18 Kementerian Terlibat, Didukung Bank Himbara dan LPDB

Peluncuran program ini melibatkan 18 kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah Klaten. Untuk mendukung operasional, Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Himbara: BRI, BNI, Mandiri, BSI serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). 

Peraturan Menteri Keuangan yang sedang dimatangkan untuk skema pembiayaan

Budi menekankan bahwa koperasi yang ingin memperoleh dukungan dana harus memiliki usaha produktif yang jelas dan rencana bisnis yang realistis.

Hingga 13 Juli 2025, tercatat sudah ada 81.147 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang terbentuk melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

Dari jumlah itu, 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Budi Arie optimistis bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di pedesaan.

“Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, koperasi ini bisa menjadi ujung tombak kemandirian desa dan kebangkitan ekonomi nasional,” tutupnya. (tam)