MEGAPOLITIK.COM - Penyaluran 18,9 ton beras kepada 1.053 jiwa di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi bantuan awal bagi masyarakat yang terdampak gagal panen akibat kekeringan.
Namun, DPRD Kukar menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan lebih jauh.
Pemerintah daerah didorong memulihkan lahan pertanian agar petani tidak terus kehilangan sumber penghasilan.
Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) itu disalurkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Beras tersebut diberikan kepada warga yang terdampak kekeringan hingga mengalami gagal panen.
Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi mengatakan bantuan pangan diperlukan untuk membantu keluarga petani memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah kehilangan hasil pertanian.
Sebab, gagal panen bukan hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga mengganggu penghasilan rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian.
“Petani yang gagal panen bukan cuma kehilangan hasil pertanian. Mereka juga tetap harus memenuhi kebutuhan pangan keluarganya setiap hari,” jelas Junaidi.
Bantuan Beras Belum Menjawab Kerugian Petani
Dampak kekeringan di Desa Sumber Sari tercatat mencapai sekitar 318 hektare lahan pertanian.
Luasan tersebut menjadi perhatian karena kerugian petani tidak hanya berasal dari hasil panen yang hilang.
Sebelum tanaman terdampak kekurangan air, petani telah mengeluarkan biaya untuk mengolah lahan dan memenuhi kebutuhan selama masa tanam.
Ketika panen gagal, biaya produksi yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Pada saat yang sama, petani tetap membutuhkan modal untuk kembali memulai kegiatan pertanian.
Kondisi itu membuat bantuan pangan perlu diikuti dukungan yang menyentuh langsung pemulihan produksi.
Junadi meminta pemerintah daerah menyiapkan bantuan lanjutan berupa bibit, pupuk, serta sarana pertanian lainnya.
Menurutnya, petani yang baru mengalami gagal panen akan menghadapi kesulitan apabila harus kembali menanggung seluruh kebutuhan produksi menggunakan modal sendiri.
Karena itu, bantuan perlu dirancang agar mereka memiliki kemampuan untuk mengolah lahan dan memasuki musim tanam berikutnya.
Pendataan Petani Terdampak Jadi Dasar Penanganan
DPRD Kukar juga mendorong pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap petani yang terdampak kekeringan.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan berikutnya sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Pendataan perlu mencakup luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang mengalami gagal panen, serta kebutuhan pemulihan masing-masing.
Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas dan jenis bantuan yang tepat.
Sebab, kebutuhan warga yang memerlukan bantuan pangan tidak selalu sama dengan kebutuhan petani yang harus memulai kembali kegiatan produksi.
Tanpa data yang jelas, penyaluran bantuan berisiko tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Junadi turut meminta koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta perangkat terkait lainnya.
Penanganan dampak kekeringan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga pemulihan kemampuan petani menghasilkan panen.
Infrastruktur Pengairan Perlu Dievaluasi
Selain bantuan langsung, kekeringan yang berdampak pada ratusan hektare lahan pertanian perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur pertanian di Desa Sumber Sari.
Ketersediaan sumber air, kondisi sistem irigasi, dan sarana pendukung lainnya perlu diperiksa untuk mengetahui kendala yang membuat lahan rentan saat menghadapi kekurangan air.
Evaluasi tersebut penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah pencegahan sebelum musim tanam berikutnya.
Pemulihan lahan juga tidak cukup hanya dengan menyediakan kebutuhan produksi. Petani memerlukan dukungan yang memungkinkan kegiatan pertanian berjalan kembali secara berkelanjutan.
Dengan demikian, bantuan beras tidak hanya menjadi respons sementara terhadap gagal panen, tetapi diikuti upaya mengembalikan sumber penghasilan masyarakat.
Junadi menegaskan, DPRD Kukar mendorong agar petani terdampak mendapatkan pendampingan sampai mampu kembali mengolah lahan dan menghasilkan panen.
Pemerintah daerah diharapkan memastikan penanganan tidak berhenti setelah bantuan pangan disalurkan. (adv)





