Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Kebutuhan 500 Guru di Samarinda Belum Terpenuhi, DPRD Samarinda Soroti Regulasi Rekrutmen

Kamis, 10 September 2026 - 20:38

DPRD - Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Upaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Kota Samarinda masih menghadapi kendala pada sisi rekrutmen. 

Pemerintah daerah diperkirakan masih membutuhkan sekitar 500 guru untuk jenjang SD dan SMP, sementara kewenangan pengangkatan tenaga ASN tidak sepenuhnya berada di tangan daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa kekurangan tersebut paling terasa pada beberapa bidang mata pelajaran. 

Kebutuhan guru juga berpotensi bertambah seiring adanya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, berpindah tugas maupun tidak lagi menjalankan tugas mengajar.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan ruang rekrutmen yang tersedia. 

Pengadaan guru melalui jalur PPPK maupun CPNS masih mengikuti kebijakan serta kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kurangnya guru, khususnya pada mata pelajaran tertentu, memang menjadi problematika bagi Kota Samarinda. Kita memiliki keterbatasan guru, tetapi pendidikan yang berkualitas harus tetap diberikan,” terangnya.

Novan berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah pusat. 

Salah satu yang diharapkannya adalah adanya kepastian bagi guru PPPK paruh waktu yang telah memenuhi persyaratan agar dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Kesempatan untuk meningkatkan status juga diharapkan terbuka bagi guru PPPK penuh waktu melalui mekanisme kualifikasi dan seleksi menuju status ASN sesuai aturan yang berlaku.

Selain menyelesaikan persoalan kepegawaian, kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap anggaran daerah. 

Apabila penggajian tenaga pendidik tertentu nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tekanan pembiayaan yang selama ini ditanggung daerah dapat berkurang.

“Insyaallah untuk guru ini akan di-handle masalah penggajian dan lainnya melalui APBN. Mudah-mudahan segera terealisasi dan bisa menjawab persoalan kekurangan guru,” jelas Novan.

Nasib Guru Lepas Ikut Disorot

Perhatian DPRD Samarinda tidak hanya tertuju pada pengadaan guru berstatus ASN. 

Novan juga menyoroti tenaga pengajar lepas yang selama ini masih memperoleh pembiayaan melalui dana BOS ataupun dukungan anggaran daerah.

Menurutnya, keberadaan guru lepas perlu mendapat pola penghasilan yang lebih terukur. 

Namun, penerapan skema tersebut harus melihat kondisi kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban baru terhadap APBD.

Apabila ruang fiskal Samarinda sudah mencukupi, DPRD mendorong adanya mekanisme perekrutan yang sekaligus memberikan standar penghasilan bagi tenaga pendidik non-ASN.

“Kalau kemampuan fiskal kita sudah cukup baik ke depan, kami mendorong mereka direkrut melalui metode yang ada, dengan tujuan standarisasi gajinya bisa disesuaikan dengan UMP,” kata Novan.

Persoalan kesejahteraan, lanjut Novan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memenuhi kebutuhan guru. 

Ia menilai penyelesaian masalah tenaga pendidik membutuhkan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kalau tahun ini jelas mungkin masih terpengaruh. Tapi kami berharap tahun depan dengan adanya dukungan pemerintah pusat, kita hanya menyediakan tenaga, sementara pembiayaannya dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Kebutuhan Guru Perlu Diatur dari Sekolah

Sambil menunggu kebijakan rekrutmen, Novan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda mengoptimalkan distribusi serta pemanfaatan tenaga pendidik yang sudah tersedia.

Penyesuaian jam mengajar menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan guru. 

Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga kegiatan belajar tetap berjalan meski sejumlah sekolah masih kekurangan tenaga pengajar pada bidang tertentu.

Di sisi lain, Samarinda dinilai tidak kekurangan calon tenaga pendidik. 

Banyak lulusan perguruan tinggi dari bidang keguruan yang dinilai memiliki potensi untuk mengisi kebutuhan di sekolah.

“ Sebenarnya bukan karena tidak ada minat. Lulusan perguruan tinggi, khususnya dari program keguruan, banyak yang siap. Persoalannya adalah regulasi perekrutan,” terangnya.

Karena itu, DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat memberikan ruang rekrutmen yang lebih luas sehingga kebutuhan tenaga pendidik di daerah dapat ditangani. 

Pemenuhan guru dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga mutu pendidikan di Samarinda.

“Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan agar anak-anak kita mampu berdaya saing. Bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga secara nasional,” jelasnya.

Novan menegaskan peningkatan kualitas pendidikan diperlukan agar siswa Samarinda mampu bersaing hingga tingkat nasional. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink