MEGAPOLITIK.COM - Kondisi kebakaran hutan dan lalhan di Indonesia belum juga merada, khususnya wilayah Kalimantan.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperluas penanganan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sepanjang tahun 2026.
Hingga 21 Oktober 2026, total 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Data Terbaru Korporasi Tersangka Karhutla di Kalimantan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan jumlah korporasi tersangka tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
“Kami sudah menetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses,” ujar Suyudi, menambahkan bahwa ketiga korporasi PMA tersebut berlokasi di Kalimantan, meski identitas lengkap perusahaannya belum diungkapkan secara rinci ke publik.
Sebelumnya, pada 14 Oktober 2026, Bareskrim Polri telah mengumumkan sembilan korporasi sawit sebagai tersangka awal kasus karhutla.
Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subiyanto, mengira bahwa dari sembilan korporasi tersebut, tujuh berasal dari Kalimantan Barat, satu dari Kalimantan Tengah, dan satu dari Kalimantan Selatan.
Penetapan sembilan tersangka awal ini didasarkan pada 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi di berbagai wilayah.
Perkembangan terbaru ikut mencatat penambahan dua korporasi tersangka dari Polda Kalimantan Tengah pada 21 Oktober 2026. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, mengumumkan PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau resmi berstatus tersangka korporasi.
Bersamaan dengan lembaga direktur masing-masing perusahaan berinisial SPS dan DT sebagai tersangka perorangan yang bertanggung jawab.
Rincian Penanganan Hukum Karhutla oleh Polri
Berdasarkan data yang dipaparkan kepolisian, secara total terdapat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi di sejumlah wilayah.
Dengan rincian Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan, Sumatera Selatan 17 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan, Kalimantan Selatan 11 laporan, dan Kalimantan Timur 7 laporan.
Selain penindakan terhadap korporasi, Polri juga menerapkan penegakan hukum karhutla terhadap pelaku perorangan.
Hingga 13 Oktober 2026, tercatat 273 laporan polisi terkait pelaku perorangan yang ditangani di 12 Polda se-Indonesia, dengan 223 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait proses hukum korporasi, penyidik di Polda Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa penangkapan tersangka dilakukan setelah melalui olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan Saksi, keterangan ahli, serta penelaahan dokumen legalitas dan laporan bulanan peringatan dini perusahaan.
Penyidik juga menemukan indikasi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran milik korporasi yang tidak memadai sebagai salah satu dasar dari korban.
Pakar hukum pidana juga menyoroti aspek penting pemulihan lingkungan pascapenetapan tersangka korporasi ini.
Kewajiban reboisasi dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat karhutla dinilai melekat pada setiap perizinan yang dimiliki perusahaan, khususnya terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga penegakan hukum tidak berhenti hanya pada penetapan status tersangka semata.
Dengan bertambahnya jumlah korporasi yang berstatus tersangka dari sembilan menjadi 11 dalam kurun waktu kurang dari sepekan, proses penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melibatkan karhutla di Kalimantan masih terus berjalan dan berpotensi terus bertambah seiring pendalaman penyidikan oleh pihak kepolisian di berbagai wilayah terdampak.
Sebelumnya, Kapolri juga sempat menegaskan bahwa arah penegakan hukum karhutla ke depan akan semakin mengerucut pada aktor korporasi, bukan hanya individu di lapangan, mengingat skala kerusakan akibat karhutla korporasi umumnya jauh lebih luas dibandingkan kasus yang melibatkan pelaku perorangan.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat penindakan karhutla yang menyasar entitas usaha sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas konsesi lahan yang mereka kelola.
Proses hukum terhadap tiga korporasi PMA yang disebut Kapolri turut menjadi sorotan tersendiri, mengingat keterlibatan perusahaan asing dalam kasus karhutla berpotensi membuka ruang penelusuran lebih jauh terhadap pihak pengendali di balik korporasi tersebut.
Pengamat kebijakan keamanan turut mendorong agar penyidik tidak berhenti pada level operasional di lapangan, melainkan menelusuri hingga ke struktur kepemilikan dan pengendali utama perusahaan yang terlibat. (jay/pra)
- Prabowo Ancam Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla Dicabut, Bagaimana Penindakan Sejauh Ini?
- Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Desak Prabowo Atasi Kabut Asap dengan Bahasa Jawa
- Aktivis Greenpeace Panjat Patung di Bundaran HI, Ini Tuntutan untuk Prabowo-Gibran soal Krisis Iklim dan Biaya Hidup





