MEGAPOLITIK.COM - Penyelesaian kasus etik yang melibatkan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, akhirnya memasuki tahap yang lebih tenang setelah melalui rangkaian proses yang cukup panjang. 

Isu ini sempat menjadi perhatian publik selama beberapa minggu, terutama setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menetapkan bahwa unggahan Giaz yang dinilai bernuansa SARA termasuk dalam kategori pelanggaran etik. 

Meski demikian, BK memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke persidangan dan memilih penyelesaian melalui mediasi sebagai langkah yang dianggap lebih cepat dan efektif.

Kasus ini berawal dari laporan yang diajukan oleh Aliansi Pemuda Penegak Keadilan (APPK) Kaltim, menyusul tersebarnya pernyataan Giaz mengenai “orang luar Kaltim” yang kemudian menimbulkan reaksi luas. 

Setelah menerima laporan tersebut, BK melakukan pemanggilan kepada Giaz pada 15 Oktober 2025 untuk agenda sidang etik awal, yang kemudian menghasilkan keputusan untuk melanjutkan proses melalui mekanisme mediasi. 

Pertemuan mediasi dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025 pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat BK Gedung D Lantai 3 DPRD Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak pelapor hadir secara lengkap. Sementara itu, Giaz tidak dapat mengikuti mediasi karena sedang menjalani kegiatan pendadaran (PDD).