MEGAPOLITIK.COM - Gelombang penolakan terhadap pelibatan perguruan tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat di kalangan kampus besar.
Berbeda dengan Universitas Hasanuddin yang menjadi pelopor dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sejumlah kampus lain tegas menolak menjadikan lingkungan akademik sebagai operator dapur program pemerintah.
Penolakan Program MBG di Kampus
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,61 Persen pada Awal 2026, Ternyata Faktor Ini Ikut Berperan
- Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT ASEAN 48 Cebu Filipina Bahas Konflik Timur Tengah, Berikut 3 Pejabat Kabinet Merah Putih yang Mendampinginya!
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,61 Persen: Rupiah Justru Anjlok, Ini Penyebabnya
Beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Paramadina, menolak membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap menyimpang dari Tri Dharma yaitu pengabdian, pengajaran, dan penelitian.
Mereka lebih memilih terlibat dalam kajian sosial‑ekonomi, logistik, dan ketahanan pangan daripada mengelola dapur secara praktis.
Universitas Padjadjaran belum mengambil keputusan terkait pembangunan SPPG, karena kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian untuk menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi institusi.
Badan Gizi Nasional menekankan bahwa SPPG di kampus dapat menjadi laboratorium nyata bagi berbagai disiplin ilmu, meningkatkan teknologi, inovasi menu, serta memberikan peluang magang bagi mahasiswa dalam proses bisnis dan rantai pasok MBG.





