MEGAPOLITIK.COM -  Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi secara singkat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jokowi, setiap partai politik punya hak dan kebijakan internal masing-masing.

“Ya, setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” ujar Jokowi, Jumat (1/8/2025).

Instruksi Megawati Disampaikan di Bali, Bertepatan dengan Kongres PDIP

Pernyataan Megawati disampaikan saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP seluruh Indonesia di Bali.

Instruksi ini muncul hanya beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Amnesti tersebut diberikan menjelang pembukaan Kongres PDIP yang juga berlangsung di Bali.

Meski begitu, Jokowi enggan memberi komentar lebih jauh soal dinamika internal partai berlambang banteng tersebut.

“Itu internal partai,” kata mantan kader PDIP itu singkat.

Jokowi Jelaskan Hak Prerogatif Presiden soal Amnesti

Terkait keputusan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto, Jokowi menegaskan bahwa pemberian pengampunan merupakan bagian dari hak istimewa presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh undang-undang dasar kita dan kita menghormati,” ucap Jokowi.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Prabowo dari berbagai sisi, termasuk aspek hukum, sosial, dan politik. (tam)