Sabtu, 21 November 2026

Jika Terbukti Bersalah, Apa Ancaman Hukuman bagi Roy Suryo dalam Kasus Ijazah Jokowi?

Berikut Ancaman Hukuman Diterima Roy Suryo Jika Sah Bersalah

Senin, 9 November 2026 - 17:53

UNDANG-UNDANG - Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP/Foto:peraturan.bpk.go.id

MEGAPOLITIK.COM - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menghadapi ancaman pidana hingga 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ancaman tersebut muncul setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap Roy Suryo dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 17 September 2026.

Dalam perkara ini, Roy didakwa menyebarkan informasi yang dinilai jaksa tidak benar mengenai keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jaksa menggunakan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Lantas, apa saja pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo dan berapa ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan apabila dakwaan tersebut terbukti di persidangan?

Pasal yang Didakwakan kepada Roy Suryo

Pada 17 September 2026, jaksa menyusun dakwaan terhadap Roy Suryo menggunakan beberapa ketentuan pidana.

Pertama, Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan atau melalui sarana teknologi informasi.

Untuk pelanggaran Pasal 433 ayat (1), ancaman pidananya berupa penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp10 juta.

Apabila dilakukan melalui sarana teknologi informasi, ketentuan pemberatan dalam Pasal 441 ayat (1) dapat meningkatkan ancaman pidana tersebut sepertiga.

Selain itu, jaksa juga mencantumkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 35 mengatur larangan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen tersebut dianggap sebagai data autentik.

Dalam pemberitaan mengenai dakwaan Roy Suryo, ketentuan ini disebut memiliki ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Jaksa juga mencantumkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, atau menghilangkan informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak.

Untuk ketentuan ini, Roy diberitakan menghadapi ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta.

Seluruh pasal tersebut merupakan bagian dari dakwaan jaksa.

Ancaman pidana yang disebutkan bukan berarti seluruh hukuman akan dijatuhkan sekaligus.

Penerapan pasal dan jenis pidana tetap bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana serta pertimbangan majelis hakim.

Bagaimana Jika Roy Suryo Terbukti Bersalah?

Dalam proses persidangan, jaksa harus membuktikan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, barang bukti elektronik, serta keterangan terdakwa sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Apabila unsur pasal yang didakwakan terbukti, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dapat diputus bebas atau lepas sesuai dasar hukum dan pertimbangan putusan.

Pada sidang perdana September 2026, Roy Suryo juga menyatakan tidak bersedia menempuh penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

Ia menolak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan di persidangan.

Pada 5 November 2026, Jokowi hadir sebagai saksi dan memperlihatkan ijazah asli miliknya di hadapan majelis hakim.

Roy Suryo menyatakan menolak keterangan Jokowi dan meminta agar barang bukti ijazah kembali diperiksa melalui pengujian independen.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berlangsung.

Dengan demikian, ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar merupakan ancaman pidana berdasarkan salah satu pasal yang diberitakan dalam dakwaan, bukan putusan terhadap Roy Suryo.

Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh proses pembuktian selesai.(jay/pra)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink