MEGAPOLITIK.COM - Pemangkasan anggaran yang terjadi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut memengaruhi berbagai program pembangunan di Kalimantan Timur.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa kebijakan rasionalisasi ini membawa konsekuensi yang tidak kecil.

“Hampir semua sektor merasakan dampaknya,” ujarnya di Samarinda, Senin (1/12/2025).

Ia menyatakan bahwa DPRD pun terkena imbasnya karena sejumlah pokok pikiran hasil reses ikut dipangkas.

Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada tindak lanjut berbagai aspirasi yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa beberapa janji pembangunan yang muncul dari kegiatan reses kemungkinan akan mengalami penundaan.

Penyesuaian anggaran menyebabkan sejumlah usulan proyek belum bisa dikerjakan secepat rencana awal.

Untuk proyek-proyek di Samarinda, Subandi belum bisa menyampaikan secara rinci mana saja yang masuk daftar tunda, mengingat ia bukan bagian dari tim Badan Anggaran.

Meski begitu, ia memastikan bahwa program prioritas tetap dijalankan, terutama agenda yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satunya adalah layanan pendidikan dalam skema Gratispol yang tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi.

Walaupun beberapa sektor harus menahan diri akibat pemangkasan, layanan dasar tersebut akan tetap berjalan sesuai komitmen.

Subandi menilai rasionalisasi anggaran merupakan langkah yang harus diterima dalam penyesuaian fiskal tahun ini.

Ia berharap masyarakat memahami kondisi tersebut, sembari menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah provinsi tetap berupaya menjaga agar program utama tidak terganggu.

“Semua OPD memang mengalami pemotongan, tapi program prioritas tetap jalan,” pungkasnya.

(adv)