MEGAPOLITIK.COM - Memasuki tahun 2025, dinamika pemerintahan di Kalimantan Timur menunjukkan peta politik yang cukup beragam dengan dominasi beberapa partai besar. 

Posisi gubernur, wali kota/bupati dan ketua DPRD di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dipegang oleh kader dari berbagai partai, yang baru saja resmi dilantik akhir 2024 dan awal 2025. 

Dominasi partai Golkar masih kuat di provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kota besar, sementara PDIP, PKS, Gerindra, NasDem, dan PKB juga memegang peran penting di beberapa daerah. 

Susunan kepala daerah dan ketua DPRD ini menunjukkan variasi kekuatan partai politik di Kalimantan Timur.

Berikut adalah daftar kepala daerah dan ketua DPRD beserta partai pengusungnya dan sedikit penjelasan singkat tentang pelantikan mereka.

1.Kalimantan Timur

Gubernur: Rudy Mas’ud (Partai Golkar)

Dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Rudy Mas’ud sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur periode 2019–2024. 

Ia terpilih bersama wakilnya, Seno Aji, dengan perolehan suara 996.399 (55,66%).

Ketua DPRD: Hasanuddin Mas’ud (Partai Golkar)

Dilantik pada 10 Oktober 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim. 

Hasanuddin Mas’ud kembali menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim periode 2024–2029 setelah sebelumnya menjabat pada periode 2019–2024.

2. Kota Samarinda

Walikota: Andi Harun ( Partai Gerindra)

Andi Harun resmi dilantik sebagai Wali Kota Samarinda periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. 

Pada Pilkada 2024, ia maju bersama Saefuddin Zuhri dan memenangkan kontestasi dengan perolehan suara 306.392 (88,12%), mengalahkan kotak kosong.

Ketua DPRD Samarinda: Helmi Abdullah (Partai Gerindra)

Helmi Abdullah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Samarinda untuk masa jabatan 2024–2029 pada 30 Oktober 2024. 

Pelantikan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, di mana Helmi Abdullah diangkat bersama tiga Wakil Ketua, yaitu Rusdi (Fraksi Golkar), Ahmad Vananzda (Fraksi PDIP), dan Celni Pita Sari (Fraksi NasDem).

3. Kota Balikpapan 

Walikota Balikpapan: Rahmad Mas’ud (Partai Golkar)

Rahmad Mas’ud, yang merupakan kader Partai Golkar, resmi dilantik sebagai Wali Kota Balikpapan untuk periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pasangan Rahmad, Bagus Susetyo, juga dilantik bersamaan sebagai Wakil Wali Kota. Pasangan ini memenangkan Pilkada Balikpapan 2024 dengan perolehan 177.290 suara (59,27%).

Ketua DPRD Balikpapan: Alwi Al Qadri (Partai Golkar)

Alwi Al Qadri, juga dari Partai Golkar, dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Balikpapan definitif periode 2024–2029 pada 15 Oktober 2024. 

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dan dihadiri oleh anggota DPRD serta pejabat setempat.

4. Kota Bontang 

Walikota Bontang: Neni Moerniaeni (Partai Golkar)

Neni Moerniaeni, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bontang pada periode 2016–2021, kembali terpilih dalam Pemilihan Wali Kota Bontang 2024.

Pasangan ini resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta untuk masa jabatan 2025–2030.

Ketua DPRD Bontang: Andi Fazial Sofyan Hasdam (Partai Golkar)

Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang merupakan kader Partai Golkar, kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2024–2029. 

Pelantikan dilakukan pada 17 Oktober 2024 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I di Gedung Sekretariat DPRD Bontang.

5. Kabupaten Kutai Kartanegara

Bupati Terpilih Kutai Kartanegara: Aulia Rahman (Partai PDI Perjuangan)

Pasangan dr. Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih periode 2025–2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar pada 11 Mei 2025. 

Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses pemungutan suara ulang (PSU) dan tidak adanya sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Pasangan ini meraih 209.905 suara atau 57,27% dari total suara sah.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara: Ahmad Yani (Partai PDI Perjuangan) 

Ahmad Yani diusulkan sebagai Ketua DPRD Kukar periode 2024–2029 menggantikan almarhum Junaidi, S.Sos, yang meninggal dunia pada Desember 2024. 

Usulan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kukar dan saat ini menunggu proses pelantikan resmi.

6. Kabupaten Kutai Timur

Bupati Kutai Timur: Ardiansyah Sulaiman (Partai PKS) 

Ardiansyah Sulaiman resmi dilantik sebagai Bupati Kutai Timur periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan ini merupakan bagian dari prosesi pelantikan serentak 961 kepala daerah terpilih di seluruh Indonesia.

Ketua DPRD Kutai Timur: Jimmi (Partai PKS)

Jimmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kutai Timur periode 2024–2029 pada 27 September 2024 dalam Rapat Paripurna IX Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2024–2025. 

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Pj Gubernur Kalimantan Timur No. 100.1.4.2/2024.

7. Kabupaten Kutai Barat

Bupati: Frederick Edwin (Partai PDI Perjuangan)

Frederick Edwin, seorang pengusaha muda, resmi menjabat sebagai Bupati Kutai Barat periode 2025–2030. 

Ia dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama dengan kepala daerah lainnya yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPRD Kutai Barat: Ridwai  (Partai PDI Perjuangan)

Ridwai kembali menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Barat untuk periode 2024–2029.

Pelantikannya dilakukan pada 22 Oktober 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat.

8. Kabupaten Berau 

Bupati Berau: Sri Juniarsih Mas (Partai PKS)

Sri Juniarsih Mas resmi dilantik sebagai Bupati Berau untuk periode kedua (2025–2030) bersama Wakil Bupati H. Gamalis pada 15 April 2025. 

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda.

Ketua DPRD Berau: Dedy Okto (Partai NasDem)

Dedy Okto Nooryanto ditetapkan sebagai Ketua DPRD Berau definitif periode 2024–2029 melalui rapat paripurna yang digelar pada 21 Oktober 2024.

Penunjukan ini didasarkan pada Surat Keputusan DPRD Berau Nomor 11 Tahun 2024.

9. Kabupaten Paser 

Bupati Paser: Fahmi Fadli (Partai PKB)

Fahmi Fadli dilantik sebagai Bupati Paser periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Ketua DPRD Paser: Hendra Wahyudi (Partai PKB)

Hendra Wahyudi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Paser periode 2024–2029 setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 12 kursi dalam Pemilu Legislatif 2024, menjadikannya partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Paser.

10. Kabupaten Penajam Paser Utara 

Bupati: Mudyat Noor (Partai NasDem)

Mudyat Noor resmi dilantik sebagai Bupati PPU periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menandai awal masa jabatan keduanya setelah sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2009–2014.

Ketua DPRD PPU: Raup Muin (Partai Gerindra)

Raup Muin dilantik sebagai Ketua DPRD PPU periode 2024–2029 pada 1 Oktober 2024.

Pelantikan ini dilakukan setelah Partai Gerindra meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024 di PPU.

11. Kabupaten Mahakam Ulu 

Bupati: Bonifasius Belawan Geh  (Partai Gerindra)

Bonifasius Belawan Geh menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu sejak 17 Februari 2016 dan saat ini masih menjabat untuk periode keduanya. 

Beliau merupakan tokoh masyarakat Dayak yang dikenal luas di Tanaa Urip Kerimaan.

Bupati Terpilih Mahakam Ulu: Owena Mayang Shari Belawan (Menunggu Putusan MK (Ada gugatan) (Partai Gerindra)

Owena Mayang Shari Belawan, putri dari Bupati Bonifasius Belawan Geh, awalnya memenangkan Pilkada Mahulu 2024 bersama pasangannya Stanislaus Liah. 

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan ini karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk pembuatan kontrak politik dengan Ketua RT dan dugaan keterlibatan langsung Bupati aktif dalam kampanye.

Sebagai konsekuensinya, MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahulu.

Ketua DPRD Mahakam Ulu: Devung Paran (Partai Gerindra)

Devung Paran resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Mahakam Ulu periode 2024–2029 pada awal tahun 2025.

Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam rapat paripurna DPRD yang juga mengagendakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan. (daf)