MEGAPOLITIK.COM -  Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemungkinan besar akan membuka kantor kerja di Papua setelah mendapat mandat khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7/2025).

Menurut Yusril, Gibran tak hanya akan menangani pembangunan fisik di Papua, namun juga akan fokus pada penyelesaian isu hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujar Yusril.

Akan Diatur Lewat Keputusan Presiden, Fokus pada Percepatan dan Isu HAM

Yusril menambahkan, penugasan Gibran akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah Papua.

Ia menekankan bahwa penunjukan ini mencerminkan komitmen Prabowo-Gibran untuk lebih dekat dengan rakyat Papua, serta mendengarkan langsung aspirasi mereka.

Langkah Serius Menyelesaikan Persoalan Papua

Penugasan langsung dari Presiden kepada Wapres ini dinilai sebagai langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan negara terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial di tanah Papua.

"Pemerintah sangat concern. Beberapa hari terakhir ini sedang diskusi penugasan khusus dari Presiden ke Wapres," jelas Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung soal penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM oleh Prabowo.

Ia menilai keputusan itu sangat tepat karena latar belakang Pigai sebagai aktivis HAM asal Papua.

Pernah Dilakukan Mar'ruf Amin 

Di sisi lain, penugasan Wapres untuk menangani Papua sebenarnya bukanlah hal baru. Pada tahun 2022, Ma’ruf Amin selaku Wapres saat itu juga dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Ma’ruf bahkan sempat berkantor di Papua selama lima hari pada Oktober 2023, sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengar langsung suara rakyat Papua.

Dalam sejumlah pertemuan saat itu, Ma’ruf Amin berdialog dengan pemuka agama, tokoh pemuda, hingga aktivis kemanusiaan.

“Tolong dengar aspirasi mereka, catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik,” pesan Ma’ruf waktu itu. (tam)