MEGAPOLITIK.COM -  Pemerintah Inggris resmi mengumumkan pengakuan terhadap Negara Palestina pada Minggu (21/9/2025).

Keputusan bersejarah ini disebut sebagai upaya melindungi prospek solusi dua negara dan membuka jalan menuju perdamaian abadi bagi rakyat Israel dan Palestina.

Bersama Kanada dan Australia

Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan Kanada dan Australia.

Ketiga negara tersebut mengambil langkah bersama di tengah situasi Gaza yang semakin memburuk, ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, serta penyanderaan yang masih dilakukan oleh Hamas.

Perdana Menteri Inggris menegaskan, pengakuan Palestina bukan berarti mendukung Hamas.

“Hamas adalah organisasi teroris brutal yang ingin menghancurkan Israel. Pengakuan negara Palestina adalah jalan menuju perdamaian, bukan kebencian,” ujarnya melansir situs pemerintahan Inggris @gov.uk. 

Hamas Tak Punya Peran di Masa Depan Palestina

Dalam pernyataan resmi, pemerintah Inggris menegaskan Hamas tidak akan memiliki peran dalam masa depan Palestina.

Inggris menuntut Hamas untuk segera membebaskan sandera, menyetujui gencatan senjata, melepaskan kendali atas Gaza, serta berkomitmen pada perlucutan senjata.

Inggris juga berencana menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pimpinan senior Hamas dalam beberapa minggu ke depan, sembari terus berupaya memulangkan para sandera.

Dorongan Reformasi Otoritas Palestina

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menekankan pengakuan ini tidak menghapus tuntutan reformasi besar terhadap Otoritas Palestina.

Presiden Mahmoud Abbas disebut telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi, termasuk penyelenggaraan pemilu baru dalam waktu satu tahun setelah tercapainya gencatan senjata.

Inggris juga akan terus memberikan dukungan teknis dan finansial kepada Otoritas Palestina dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan publik, termasuk melalui kerja Utusan Inggris, Sir Michael Barber.

Upaya Internasional untuk Perdamaian

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa pengakuan Palestina hanyalah langkah awal.

Langkah ini menjadi bagian dari kerangka internasional untuk membangun Framework for Peace, yang mencakup tata kelola, keamanan, akses kemanusiaan, hingga pemantauan gencatan senjata di Gaza.

“Dua negara adalah satu-satunya jalan untuk menjamin perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi rakyat Israel dan Palestina,” kata Menlu Yvette Cooper.

Pengakuan Sejalan dengan Komitmen Moral

Pemerintah Inggris sebelumnya telah mengakui Negara Israel sejak 1950.

Dengan langkah terbaru ini, Inggris menilai tidak lagi kredibel untuk terus mendukung solusi dua negara tanpa mengakui Palestina secara resmi.

Keputusan ini disebut sebagai komitmen moral untuk melindungi hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri serta memastikan jalan menuju perdamaian tetap terbuka di tengah krisis yang berkepanjangan. (tam)